Itulah, kata Zainuri, sebagai keberpihakan ISEI kepada UMKM, sebab UMKM ini adalah anak tiri yang diemaskan.
“Awal sebelum pandemi Covid-19 lalu, UMKM sempat disepelekan, namun pasca pandemi Covid-19, mereka menjadi peluang emas, namun program yang akan ISEI gagas ini tidak spontanitas, butuh pengawalan dalam waktu yang lama,” paparnya lagi.
Bargaining terhadap UMKM, dikatakan dosen di salah satu Perguruan Tinggi Negeri kota Jember ini, belum jelas.
Deputi Bank Indonesia Perwakilan Jember, Andhi Wahyu Riyadno, menyampaikan kalau pelaku UMKM itu perlu Go Expor dan Go Digital.
Sebab sampai saat ini, secara nasional masih ada sekitar 14 persen pelaku UMKM yang sudah Go Ekspor dan Go Digital.
Yang terpenting adalah peningkatan kuantitas optimalisasi produksi, jika ingin melakukan Go Ekspor dengan melengkapi sertifikasi produksi, dan dokumen ekspor.
“Saat ini kita bisa melakukan ekspor secara digital, semisal dengan shopee. apalagi kita juga dapat melakukan ekspor secara perorangan, semuanya dimuali dari hal yang terkecil dulu,” terang Andhi.
Sedangkan untuk digitalisasi para pelaku usaha, diungkapkan pria penyuka makanan pecel ini, di antaranya dengan e-produksi digital farming, e- financing dengan melek keuangan melalui aplikasi si Apik dan E payment melalui QRIS pembayaran digital.
Mohammad Setyo Adi, dari Pegadaian, memiliki program permodalan pinjaman tanpa bunga, yang diperuntukan memangkas praktek ijon pada petani dan pinjaman online (pinjol).
“Tahun 2022 lalu, kami sudah meluncurkan program KUR syariah. Sewa modal kepada masyarakat dengan bunga 0,14 persen per bulannya. Kami Pegadaian menjadi sahabat terdekat bagi pelaku UMKM,” ucapnya singkat.
