Oleh: Lutfil Hakim (*)
INDONESIA masuk lima besar negara paling mahal biaya politiknya di dunia. Amerika Serikat (AS) di ranking teratas, disusul India. Namun, apakah besaran political costs (Indonesia) telah menghasilkan kualitas pemilu yang baik, mutu demokrasi dan kadar kehidupan politik yang ideal setelah pemilu ?
Pemilu 2020 di AS dikabarkan menelan biaya US$14 miliar atau Rp198 triliun (asumsi Rp14.000/USD). Sedangkan Pemilu India 2019 mencapai US$8,7 miliar (Rp121 triliun).
Di Indonesia, kabarnya pengajuan biaya pemilu 2024 sebesar Rp86 triliun, namun pemerintah menyetujui Rp76,6 triliun. Ini baru biaya resmi yang dialokasikan pemerintah dari APBN.
Belum termasuk biaya yang dikeluarkan oleh tim pemenangan masing – masing calon pada pilpres, pilkada (provinsi/kab/kota) dan pileg (DPR RI, DPRD, DPD). Mungkin total nilainya lebih besar dari negara yang jumlah penduduknya jauh lebih banyak dari Indonesia.
Selain itu, lembaga terkait pemilu di Indonesia terlalu banyak, sehingga tidak efektif dan tidak efisien. Ada KPU/KPUD, ada Bawaslu/Bawasluda dan DKPP. Di luar negeri tidak lazim adanya lembaga definitif semacam Bawaslu dan lembaga etik seperti DKPP.
Kalau pun ada hanya bersifat ad-hoc. Belum lagi masih maraknya praktik transaksi politik, membeli suara oleh para calon. Sehingga menjadikan waktu dan biaya pesta demokrasi jauh dari efisien.
Berapa biaya Pilpres yang dikeluarkan oleh tim pemenangan masing – masing calon. LSI (Lingkaran Survei Indonesia) pernah menyatakan, jika bekal Capres & Cawapres hanya Rp1 triliun, langkahnya bakal keteter. Sebab selain biaya rekom partai, juga ada biaya kampanye, bayar saksi, tim sukses, bilboard, baliho, pamflet, kaos, iklan, survei, biaya konsultan pemenangan, dan biaya lainnya. Bahkan berkembang rumor, bisa di atas Rp5 triliun.
