Oleh: Hadi Prasetya (*)
Ketika kualitas proses demokrasi berjalan tidak baik-baik saja, dan ketika kuantitas elektoral menjadi satu-satunya ukuran dalam praktis politik kekuasaan, maka demokrasi kita terkena penyakit glaucoma.
Ibarat penyakit mata, glaucoma adalah kondisi mata yang dapat menyebabkan kebutaan. Berbagai jenis dan tingkat glaucoma, merujuk pada saraf yang menghubungkan mata ke otak rusak, karena tekanan mata yang tinggi.
Pada glaucoma demokrasi, tekanan dapat berupa permainan politik praktis kekuasaan, antara lain berupa:
a) Intimidasi, tentu oleh mereka yang punya kekuasaan, terkait kasus hukum, black-mail aib diri dsb
b) Transaksi electoral, baik berupa money politic (bagi mereka yang mata duitan baik karena kondisi miskin pas-pasan atau matrek), dan juga karir kemakmuran (bagi mereka yang berideologi kemakmuran diri baik jabatan birokrasi, jabatan politik, maupun jatah proyek dan sejenisnya).
c) Pemanfaatan kelompok voter floating mass (biasanya silent majority) yang cenderung abai (ignorance) tentang nilai demokrasi, juga mereka yang awam makna dan konsekuensi nilai demokrasi, pragmatis serta oportunistik.
Permainan politik praktis kekuasaan yang menyebabkan glaucoma demokrasi ini tentu merupakan tindakan illegal bila didasarkan ketentuan UU tentang demokrasi yang netral, jujur dan adil. Hal yang demikian tentu juga mengandung kecurangan dalam suatu proses kontestasi politik. Kecurangan dalam definisi apapun merupakan tindak pidana.
Persoalannya dalam suatu suksesi, kemenangan harus dilengkapi dengan legitimasi (pengakuan formal). Maka permainan politik praktis yang berisi kecurangan harus dibungkus dengan rapi dan apik sesuai ketentuan peraturan perUU suksesi demokrasi yang seharusnya.
