Berikutnya, dari sisi permodalan, Gubernur Khofifah berharap para petani bisa mendapatkan kemudahan permodalan khususnya grace period.
Grace period adalah kelonggaran waktu (masa tenggang) dalam melakukan cicilan awal dan pelunasan pinjaman pokok maupun bunganya selama jangka waktu tertentu agar tidak memberatkan pihak yang bersangkutan.
“Grace period untuk gapoktan kita harapkan minimal dua tahun saja itu sudah luar bisa. Grace period ini akan menjadi harapan bagi para gapoktan terutama untuk bisa mengakses alsintan modern. Dengan begitu maka kedaulatan pangan negeri ini akan terwujud,” katanya.
Lebih lanjut menurutnya, dalam menghadapi tantangan pengendalian inflasi yang multidimensional, dibutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia dalam Wadah tim pengendalian inflasi daerah TPID untuk menghasilkan inovasi dan sinergi kebijakan.
Untuk itu, orang nomor satu di Jatim ini mengusulkan 7 solusi percepatan pengendalian inflasi di Jatim. Pertama, pemerintah provinsi, Pemkab dan Pemkot se-Jatim bersama Satgas Pangan harus melakukan sinergi dan koordinasi dengan Gapoktan, Perpadi, distributor dan Perum Bulog, agar terwujud stabilisasi pasokan dan harga pangan (komoditas beras) di Jatim.
Kedua, memperkuat fungsi BULOG sebagai penyedia cadangan beras pemerintah (sebagai CBP, tidak boleh kurang dari 1,2 juta ton).
Ketiga, secara on-farm, peningkatan ketersediaan pasokan dilakukan dengan menggalakkan masa tanam lebih cepat, serap gabah beras petani, penyusunan pola tanam dengan pendekatan teknologi pertanian terpadu, optimalisasi pengamanan produksi.
Keempat, digitalisasi pemasaran produk pertanian dan mendorong adanya food station.
Kelima, perlu ditingkatkan kerjasama antar daerah. Keenam, operasi pasar dilakukan sewaktu-waktu oleh semua kab/kota apabila komoditas tertentu mengalami kenaikan harga yang signifikan. Serta ketujuh, optimalisasi penggunaan BTT untuk subsidi ongkos angkut.
