BERITABANGSA.ID – JEMBER – Praktik politik uang atau money politic sudah mendarah daging di tengah masyarakat.
Divisi SDM Sosdiklih dan Parmas KPU Kabupaten Jember, Andi Wasis menyampaikan kondisi ekonomi menjadi alasan kuat masyarakat masih menerima politik uang dari para peserta pemilu.
“Faktor ekonomi menjadi alasan utama masyarakat menerima serangan fajar itu, sebagai aji-aji mumpung perhelatan lima tahunan, meski itu tidak dibenarkan demikian,” ujar Andi dalam lokakarya yang digelar oleh Anggota DPRD Jawa Timur, Hari Putri Lestari di Jember pada Rabu 15 November 2023.
Andi merincikan beberapa macam bentuk politik uang itu di antaranya pemberian uang tunai yang sering disebut serangan fajar, pemberian barang, bantuan religius, entertaining penyelenggara pemilu, mobilisasi dana pemilu, influence buying dan mahar kursi.
Andi membeberkan dampak dari politik uang akan melahirkan pemimpin atau wakil rakyat yang hanya peduli terhadap kelompok atau golongannya, pemimpin atau wakil rakyat yang disetir oleh segelintir pemodal dan memunculkan pemimpin atau wakil rakyat yang tidak punya kapasitas mumpuni sebagai pemimpin atau wakil rakyat.
“Politik uang juga merusak Pemilu dan demokrasi. Politik uang hanya akan menyuburkan korupsi, keputusan-keputusan yang hanya menguntungkan kelompok atau golongan,” rincinya.
Kendati demikian, Andi mengaku institusinya sulit untuk membuktikan politik uang karena peserta Pemilu dewasa ini lebih pintar untuk menghindari pelanggaran pasal 280 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
“Peserta Pemilu melakukan pemberian beras atau sembako kepada masyarakat dengan cara pasar murah, nanti beli kupon Rp1000 saja dapat satu paket sembako lengkap, itu sulit pembuktiannya untuk dikatakan praktik politik uang. Dan yang jelas itu tidak memberikan pendidikan yang baik bagi masyarakat,” jelasnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
