Namun apa lacur, di kawasan Tapal Kuda, STB yang dibagikan ke masyarakat yang menjadi program keluarga harapan (PKH), mayoritas tidak terpakai.
Kenapa? Di sana ada kesulitan memasang. Masyarakat masih harus beli tiang, dan memasang di atas genting dengan ketinggian tertentu. Karena ada di kawasan blankspot area.
STB yang dibagikan Kementerian Kominfo itu jenis DVB-T2. Sementara penerima STB itu mayoritas pelanggan TV kabel. Sehingga tidak cocok dipakai di saluran TV kabel.
Sementara penyedia layanan atau Persero TV Kabel di daerah ketar ketir ditinggal pelanggan. Perusahaan harus menjalin kontrak dengan provider siaran, semisal; Next Media, Trans Media, Indovision, K Vision atau provider lainnya.
Jika tidak maka Persero TV Kabel daerah akan kehilangan pelanggan. Saat berkontrak maka STB yang diproduksi provider itu jenisnya beda yakni, DVB-C.
Kelebihan DVB-C, aman dari petir karena dipasang di dalam rumah pelanggan. Tak perlu ada tambahan tiang. Jika DVB-T2 kelemahannya siaran bisa nyandet ketika kena angin dan ke geser hujan.
Pemerintah di sini harus sudah memikirkan bahwa di daerah sudah tumbuh mini broadcast di layanan channel TV Kabel. Production house mereka bahkan sudah layak ditonton menjadi siaran laiknya siaran TV Nasional.
Butuh modal untuk membeli alat transfer media analog di headend ke saluran pita frekwensi digital. Selain itu butuh Production House (PH) diperbanyak. Sejauh mana kekuatan persero TV kabel membuat pelanggan mereka aga tidak beralih ke STB dengan DVB-T2.
Ini yang butuh pembinaan. Pemerintah bisa hadir di sini. Sekaligus menjadikan PH lokal menjadi berkembang. Persoalannya, kebutuhan siaran lokal sejauh mana kebutuhannya. Siapa pemasang iklan dan sumber pemasukan Persero TV Kabel itu kemudian.
Jika pemerintah tidak benar-benar hadir di persoalan ini maka Persero TV Kabel di daerah akan benar-benar mati perlahan.
Pemicu matinya Persero TV Kabel bisa disimpulkan, pertama, pelanggan beralih ke STB DVB-T2. Kedua, ketika ada siaran sepakbola liga eropa dan piala champions favorit masyarakat, jika yang diajak kontrak tidak menjadi media broadcaster liga eropa, maka pelanggan akan beralih.
Dengan STB DVB-T2 masyarakat bisa melihat tayagan full TV Nasional dan siaran gratis dari TV Nasional atau Pemerintah. Sementara pelanggan TV Kabel akan lebih terbatas. Jika persero akan menaikkan tarif pemasangan pelanggan baru, dengan terus naik maka pelanggan akan pergi.
Ketiga, ketika persero TV Kabel di daerah menjalin kontrak dengan semua provider semisal Next Media, Trans Media, K Vision, dan Indovision atau grup TV berlangganan lain maka berapa cost yang harus dikeluarkan setiap bulannya untuk belanja siaran. Dan akibatnya berapa tarif yang dipatok ke pelanggan.
Sementara ini layanan kabel FO masih belum maksimal untuk dimaksimalkan integrated dengan internet . Berapa lagi mendirikan headend broadband internet.
Sementara pendapatan perkapita masyarakat pelosok di Jatim terutama di pedesaan dan pelosok tidak mungkin dipakai belanja siaran TV. Di sinilah kematian perlahan tapi pasti persero TV kabel.
Solusinya yang bisa ditawarkan, pemerintah membuat kontrak dengan persero TV Kabel, tapi bagaimana dengan media lain? Ini akan memicu kecemburuan. Tapi minimal ada perhatian walau secuil kue anggaran di APBD daerah.
Oleh: Isma Hakim Rahmat (*)
(*) Penulis adalah mantan Direktur Penyiaran TV Kabel di PT Jember Vision
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi beritabangsa.com
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.com
