BERITABANGSA.ID, MALANG – 10 Desa di Kabupaten Malang diganjar penghargaan atas hasil kerja sistem monitoring anti korupsi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Inspektorat di Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia).
Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto mewakili Bupati di Pendapa, Kepanjen, Malang.
Menurut Wabup Malang, penghargaan kepada kepala desa karena kemampuan administrasi mengelola anggaran desa (ADD), setiap rupiah yang dikeluarkan bisa dipertanggungjawabkan.
“Mereka para Kades yang menerima penghargaan itu harus kita apresiasi. Kades ini memiliki kemampuan administrasi, mengelola ADD, dan tiap rupiah yang dikeluarkan memberi multiplier efek pada masyarakat,” kata Didik Gatot Subroto, Selasa (12/12/2023).
Wabup Malang yakin, kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan ADD sudah di atas rerata dan pengelolaannya dinilai bagus di tingkat Jawa Timur.
“Setiap tiga bulan ada evaluasi, dan Insyaallah Kabupaten Malang cukup bagus di tingkat Provinsi Jatim, dengan angka nilai rata rata B- maupun B+ tergantung kemampuan penyerapan dan perencanaan penganggaran dan pelaporan bagus,” beber Didik.
Didik menambahkan, yang terpenting juga adalah multi efek DD dan ADD yang dikeluarkan memberikan dampak pada masyarakat.
“Namun dari itu semua yang paling utama multi efek, peruntukkan atas rupiah yang dikeluarkan dari DD dan ADD benar benar untuk kepentingan masyarakat, itu yang paling penting,” imbuh Wabup Malang.
Didik menyebut, untuk evaluasi pencegahan pemberantasan korupsi, Pemkab Malang melalui Inspektorat bekerjasama dengan KPK wilayah III Jatim melakukan evaluasi tiga bulan sekali
“Kami Pemkab Malang bekerjasama dengan KPK wilayah III Jatim yang pengevaluasinya triwulan sekali,terakhir dengan perkembangan serapan anggaran, laporan dan kemudian multi efeknya mesti terus kita evaluasi dan di tingkat Provinsi Jatim kita mendapatkan penghargaan peringkat 6 di tahun 2022,” jelas mantan Ketua DPRD Kabupaten Malang ini.
Wabup berharap pada 2025 mendatang, Pemkab Malang bisa masuk di tiga besar untuk penghargaan tingkat Provinsi Jatim.
“Kita berharap di 2025 ini meningkat lagi tidak hanya di peringkat 5 namun ada di tiga besar untuk Provinsi Jatim,” harap Didik.
Salah satu kepala desa penerima penghargaan sistem monitoring anti korupsi, Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis, Betri Indriati menyampaikan, penghargaan tersebut akan menjadi penyemangat untuk terus melayani masyarakat.
“Alhamdulillah dengan penghargaan ini menjadi penyemangat untuk terus bekerja melayani masyarakat. Dengan transparansi pengelolaan anggaran, efeknya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Betri ingin tahun depan bisa lebih baik lagi membangun Desa Kedungrejo, Pakis menjadi maju.
Hadir dalam sosialisasi Hakordia 2023, Forkompinda Kabupaten Malang, OPD, Camat, kepala desa penerima penghargaan dan Tomas Kabupaten Malang.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
