BERITABANGSA.ID – MALANG – Lumajang Bergerak Satu Indonesia (LBSI) mewarning agar aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mengedepankan netralitas pada Pemilu 2024 mendatang.
Lembaga swadaya masyarakat ini mencium indikasi sejumlah ASN Pemkab Lumajang masih baper dan belum move on alias tidak bisa menjaga sikap netralitas sebagai abdi negara dalam kegiatan politik.
Lembaga ini mencium tanda-tanda itu akan terjadi jika dibiarkan.
Sebab, fenomena terjadi dua hari lalu, banyak guru meliburkan kegiatan belajar mengajar muridnya demi menghadiri sebuah acara perayaan Bupati dan Wakil Bupati purna tugas.
“Jumat dan Sabtu kemarin, sejumlah lembaga sekolah meliburkan siswa- siswinya, karena para guru mengikuti acara yang digelar Pemerintah Kabupaten Lumajang, menjelang akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang.
Sekretaris LBSI Lumajang, Achmad Fuad Afdlol, menuding acara pembagian tropi dan penghargaan pemenang lomba karnaval, gerak jalan dan baris berbaris mulai tingkat TK hingga SMA di Alun-alun Kota Lumajang, menjadi ancaman tergerusnya netralitas ASN.
“Hal ini sudah kami buatkan aduan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sesuai pasal 31 di UU nomor 5 tahun 2014, jadi tugasnya KASN menjaga netralitas ASN, dan melakukan pengawasan,” jelasnya.
Selanjutnya, Fuad juga mempertanyakan kenapa acara pelantikan Dinas Kominfo di Pemkab Lumajang sesuai hasil assesment tidak dilaksanakan.
Sumber kuat LBSI menyebut bahwa KASN telah mengirim hasil asesmen yang diajukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lumajang.
KASN telah menyerahkan satu paket berisi tiga nama pejabat hasil assesmen untuk tiga OPD yang lowong.
Surat sudah diserahkan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK), Bupati Thoriqul Haq.
Faktanya, dua pejabat hasil assesment untuk jabatan OPD yang kosong itu telah diisi lebih awal dengan skala dari Dinkes P2KB Kabupaten Lumajang dipercayakan pada dokter Rosyidah – mantan Kadisnaker. Kedua, Kepala Bakesbagpol diamanahkan kepada Agus Setiawan -mantan Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Lumajang.
“Nah, kenapa satu jabatan, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang, pelantikannya tidak dilaksanakan padahal anggaran untuk penjaringan sudah dikeluarkan bersamaan dengan penjaringan dua OPD tersebut di atas,” ujar sumber yang dikutip Fuad.
Anehnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, tidak mengetahui jikalau Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang tidak mengikuti pelantikan.
“Mohon maaf kemarin saya menerima demo PMII jadi tidak hadir di pelantikan, jadi saya tidak tahu,” jawabnya singkat.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
