BERITABANGSA.ID – MALANG – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Abdullah Aswar Anas, meminta kinerja birokrasi jadi skala prioritas.
Demikian saat pemaparan reformasi dan birokrasi di Pendapa Kabupaten Malang, Jumat (17/2/2023).
Anas mengatakan, ke depan tidak ada lagi segala bentuk layanan lama dan rumit.
“Orang ngurus pensiunan rumit, ke mana mana bawa berkas, ini tidak boleh lagi. Target prioritas saya, maka kami pangkas proses bisnis kepegawaian,” kata Aswar.
Setelah melewati proses yang panjang saat ini proses bisnis di bagian kepegawaian di Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sudah berjalan dari 11 persyaratan sekarang sudah menjadi 3 persyaratan.
“Alhamdulillah dengan kewenangan yang saya miliki dan dengan cara kekeluargaan, sekarang proses bisnis di bagian Kepegawaian (BKN) persyaratan bisnisnya tersisa 3 syarat saja. Saya minta Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang kalau ada kerumitan langsung lapor ke kami, permasalahannya di mana,” tegas Aswar Anas.
Anas menambahkan, saat ini eksternal birokrasi sudah trasparan tidak boleh rumit, bahkan pihaknya menyiapkan kanal konsultasi terkait Reformasi Birokrasi ini.
“Tujuan itu semua yaitu mempermudah semua urusan Reformasi Birokrasi kita, tinggal menghubungi kanal konsultasi, atau langsung komunikasi di no tlp yang telah tersedia maupun datang langsung ke kantor kami apabila persoalannya rumit,” tandas pria mantan Bupati Banyuwangi 2 periode.
Sementara itu, Bupati Malang H.M Sanusi, masih banyak para OPD hanya sebatas menggugurkan kewajiban dalam melaksanakan tugasnya
“Inovasi maupun kreativitas dari bawahan Bupati ini belum banyak berkembang, ASN seharusnya melayani publik belum banyak yang terlayani. Bidang kesehatan para dokter masih memakai gaya lama seperti tidak membutuhkan, bahkan ada orang sakit dimarahi, kok bisa sakit?,” tegas Abah Sanusi.
Sanusi berharap ASN bangga melayani terus dikedepankan, bahkan saat menjadi Bupati ikut rapat assessment dengan Presiden Joko Widodo meminta pada kepala daerah anggaran APBD bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Untuk itu menjadi semangat bagi kita semua melayani masyarakat dan saya jamin di tingkat Bupati tidak ada lagi jual beli jabatan semua profesionalisme. Camat, Kadis sudah tidak harus bayar, kalau dulu isunya Kadis 100 juta, 200 juta, kalau ada yang bayar lapor saya pasti saya tindaklanjuti,” pungkas Bupati Malang.
Hadir pada pemaparan Kemenpan RB ini, Forkompinda, Sekretaris Daerah, OPD dan Camat.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
