BERITABANGSA.ID-BOGOR- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) meminta kepala daerah dan Forkopimda 2023, fokus melakukan langkah penanganan berbagai masalah urgent.
Di antaranya masalah inflasi, kemiskinan ekstrem, stunting, investasi, birokrasi berdampak, APBD, TKDN, stabilitas politik dan keamanan jelang Pemilu 2024, sampai soal kebebasan beragama dan beribadah.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, usai acara Rakor, di Sentul International Convention Center, Bogor, Selasa (17/1/2023), menegaskan siap melaksanakan arahan Presiden.
“Kami dan seluruh jajaran Forkopimda Jatim terus kolaborasi, koordinasi dan sinergi menjalankan arahan Bapak Presiden Jokowi,” katanya.
Terkait inflasi, dia terus meng-update data dari badan pusat statistik (BPS) sebagai dasar dari pengambilan keputusan dan penanganan inflasi.
Data dari BPS, per 2 Januari 2023, pergerakan inflasi month-to-month di Jawa Timur bulan Desember 2022 mengalami inflasi 0,60 persen. Sedangkan inflasi y o y dan inflasi tahun kalender sebesar 6,52 persen.
“Untuk itu Jatim melakukan strategi 4K. Yakni, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif,” kata Khofifah.
Strategi pertama, keterjangkauan harga. Caranya menggelar pasar murah dan operasi pasar, penguatan kerjasama antar daerah melalui kegiatan misi dagang dan investasi, serta pemantauan ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok dan posko digital Satgas pangan.
Kedua, ketersediaan pasokan, dengan menyerap gabah beras petani, penyusunan pola tanam, optimalisasi, pengamanan produksi. Sampai ketersediaan komoditas peternakan, pembinaan dan pengawasan peternak, percepatan gerakan tanam padi di 38 kab/kota dan monitoring ketersediaan pasokan barang pokok dan penting.
Strategi ketiga yakni kelancaran distribusi. Meliputi pemberian subsidi angkutan kapal untuk kepulauan terluar, perbaikan dan pemeliharaan jalan, pemberian subsidi transportasi darat ketika pemberlakuan zero Over Dimension Over Load (ODOL), serta memperkuat koordinasi pengamanan stok BBM dan LPG 3kg di Jatim.
Dan keempat, komunikasi efektif dilakukan dengan berbagai langkah diantaranya dengan memperkuat sinergi dan koordinasi antar stakeholder, pertemuan Kepala OPD dengan BPS membahas perkembangan inflasi di Jatim setiap minggu, serta menyediakan running text perkembangan harga barang pokok dan penting di media elektronik.
