Pembangunan

PUBM Malang Anggarkan 250 M untuk Infrastruktur di APBD 2023

79
×

PUBM Malang Anggarkan 250 M untuk Infrastruktur di APBD 2023

Sebarkan artikel ini
PUBM Malang
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Bina Marga Kabupaten Malang, Suwiknyo

BERITABANGSA.COM– MALANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga (PUBM), Pemerintah Kabupaten Malang menganggarkan 250 miliar rupiah untuk infrastruktur di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD 2023.

Infrastruktur itu terdiri dari jalan dan jembatan. Utamanya perbatasan Malang dan akses kawasan wisata.

Scroll untuk melihat berita

Plt Kepala Dinas PUBM, Suwiknyo, PUBM 2023 mendapatkan anggaran dari APBD Kabupaten Malang sebesar 250 miliar untuk peningkatan maupun pemeliharaan.

“Anggaran 250 miliar itu nantinya untuk peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Malang terutama jalan poros, serta ada infrastruktur untuk skala prioritas,” kata Suwiknyo, Selasa (3/1).

Suwiknyo menambahkan, untuk infrastruktur skala prioritas berupa jalan poros akses jalan wisata dan jalan poros yang berbatasan dengan wilayah serta daerah lain.

“Untuk skala prioritas pasti adalah, jalan poros akses menuju tempat wisata dan jalan poros yang berbatasan dengan Kabupaten lain, seperti Kabupaten Blitar, Kabupaten Lumajang maupun Kabupaten Probolinggo,” imbuh Suwiknyo.

Dengan peningkatan dan pemeliharaan akses jalan dan infrastruktur pada jalur akses wisata serta jalan yang menghubungkan dengan wilayah lain, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Sesuai arahan Bapak Bupati agar kita selalu memaksimalkan pelayanan pada masyarakat, dengan mempermudah jalur transportasi barang dan akhirnya meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Malang,” tandasnya.

Sedangkan anggaran dari aspirasi masyarakat yang dititipkan di DPRD Kabupaten Malang berupa Pokir (pokok-pokok pikiran) tetap jalan, untuk tahun ini.

“Anggaran Pokir tahun 2023 ini, Dinas PUBM menerima anggaran 43 miliar untuk aspirasi yang sampaikan warga masyarakat pada anggota DPRD Kabupaten Malang, dan tiap desa jumlahnya tidak sama karena disesuaikan dengan aspirasinya,” pungkasnya.

>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *