Kini, melalui Samsat 4.0 inovasi itu, menambahkan platform digital untuk pembayaran pajak sehingga tidak membutuhkan mesin khusus lagi.
Bahkan, kata dia, Samsat 4.0 juga menerbitkan Tanda Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan yang disahkan secara elektronik (e-TBPKP) memakai QR-Code.
“E-TBPKP dengan pengesahan menggunakan QR-Code ini secara nasional baru diterapkan di Jatim. Bayar pajak jadi efisien karena tidak perlu ke Samsat sama sekali. Pembayaran cukup lewat aplikasi, tanda buktinya langsung terbit tanpa perlu datang ke Kantor Samsat,” tutur Gubernur.
Untui inovasi non digital Eko-Tren, Pemprov Jatim, mendorong perekonomian inklusif dengan pendekatan pemberdayaan santri, alumni dan masyarakat sekitar pesantren.
“Alhamdulillah, Jawa Timur ini gudangnya pesantren. Sehingga selain agama, juga jadi penggerak kemandirian ekonomi dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran,” tegasnya.
Saat ini, EKO-TREN berhasil mendongkrak peningkatan omset usaha pesantren dari Rp1,056 triliun menjadi Rp4,798 triliun, serta peningkatan aset yang semula Rp796 miliar menjadi Rp3,92 triliun. Tak hanya itu, kontribusi kepada pesantren juga meningkat 30-75% dari kebutuhan operasional pondok pesantren.
“Hal ini semakin menegaskan bahwa pesantren berdaya saing dan telah berkontribusi pada perekonomian daerah,” tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan Eko-Tren tak lepas dari 3 pilar. Pertama, Pesantrenpreneur atau pemberdayaan ekonomi pesantren melalui koperasi pondok pesantren dan badan usaha lainnya sebanyak 550 pondok pesantren.
Kedua, Santripreneur atau pemberdayaan santri menjadi entrepreneur melalui laboratorium kewirausahaan dan vokasional skill sebanyak 112.116 santri.
Terakhir, Sosiopreneur atau pemberdayaan usaha alumni pesantren melalui sinergi dan kolaborasi dengan usaha ponpes dan masyarakat sebanyak 604 alumni pesantren.
