Harapannya adalah, pemerintah segera melaksanakan 4 rekomendasi DPR RI tahun 2009, yang 2 point pentingnya adalah pemerintah agar membentuk pengadilan HAM ad Hook untuk menuntaskan kasus ini.
“Dan yang kedua adalah pemerintah membentuk tim pencarian para aktivis yang hilang yaitu 13 orang,” jelasnya.
Sementara menurut pengamat politik, Moh. Khoirul Umam hadirnya buku karya Buya Aswar ini sangat menarik, dan merupakan pukulan keras kepada pemerintah yang dalam persoalan HAM hanya sekedar menjadi janji politik saja.
Pasalnya keterlibatan Prabowo dalam kasus-kasus pelanggaran HAM, seperti penculikan aktivis, kerap dituding sebagai isapan jempol semata atau kaset rusak yang diputar menjelang pemilihan presiden.
“Isu HAM ini jangan hanya dinilai sebagai isu 5 tahunan saja. Tapi harus ada solusi yang kongkrit yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Minimal para pelakunya bisa mengakui secara terbuka kepada Rakyat Indonesia,” ungkapnya.
Hasnu Ibrahim, pegiat pemilu dan demokrasi menjelaskan, acara ini merupakan rentetan peringatan hak asasi manusia pada 10 Desember lalu.
“Dimulai dari Jakarta, Serang Banten, Bandung, dan hari ini di Surabaya, selanjutnya nanti kami akan menggelar acara serupa di NTB, yakni di Kota Mataram,” ujarnya pada Beritanangsa.id.
Ia menyebut, hal ini penting dilakukan, untuk membunyikan alarm, bahwa ada tragedi kemanusiaan pelanggaran HAM yang hingga hari ini pemerintah belum secara serius untuk bisa mengungkapkan siapa aktor-aktor utama ataupun figur sentral di balik peristiwa itu.
“Maka harapan kami masyarakat bisa menjadikan momentum pemilu ini sebagai momentum yang baik agar mengenal siapa calon pemimpin kita, melalui rekam jejak maupun rekam karya mereka,” tuturnya.
Poin pentingnya adalah, Hasnu mengungkapkan, setiap para pelaku pelanggaran HAM tidak layak untuk memimpin bangsa ini, walaupun di beberapa kesempatan ada klarifikasi, namun secara hukum masih belum ada transparansi.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
