BERITABANGSA.ID, MAMASA – Suhadi Kandoa, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Mamasa, mempertanyakan pinjaman yang dilakukan Pemkab Mamasa Rp32 miliar ke Bank Sulselbar.
Menurutnya pinjaman tersebut tanpa sepengetahuan anggota DPRD Mamasa.
“Bukan cuma saya yang tidak mengetahui pinjaman itu. Namun beberapa teman saya juga tidak tahu,” kata Suhadi Kandoa, Rabu (6/3/2024), di kediamannya.
Suhadi mengungkapkan pinjaman yang nilainya sangat besar itu, juga tidak diketahui peruntukannya.
“Secara pribadi, hingga saat ini saya tidak tahu itu apa peruntukannya. Karena sampai saat ini sejumlah tunjangan belum dibayarkan Pemda Mamasa,” ujar politisi PKB tersebut.
Ia menyayangkan langkah yang diambil oleh Pemkab Mamasa, karena terkesan sembunyi-sembunyi kepada sebagian anggota DPRD.
“Saya hanya melaksanakan fungsi kontrol sebagai anggota dewan. Dan saya lakukan lewat jumpa pers, karena kami sebagian anggota DPRD tidak tahu dan tidak dilibatkan. Kita jangan membiarkan sesuatu yang sangat salah,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKD) Herri Kurniawan, mengatakan bahwa pinjaman daerah yang dicairkan itu digunakan untuk membayar tunjangan sertifikasi guru, honor dokter dan klaim non-kapitasi BPJS serta Siltap para kepala desa.
“Bahwa pinjaman daerah ke Bank Sulselbar senilai Rp32,5 miliar tersebut telah disalurkan sesuai skema permintaan pinjaman arus kas, sebagaimana aspirasi yang disampaikan oleh guru, tenaga kesehatan dan aparat desa,” beber Herri dalam siaran tertulisnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
