Usai gelar unjuk rasa di kantor UPT BLK Jombang, puluhan buruh bergeser untuk melakukan aksi demo di kantor DPRD Jombang. Di sana, para buruh ini melakukan aksi orasi dengan suara lantang secara bergantian.
Bahkan terdengar teriakan “Kami akan masuk paksa jika pimpinan wakil rakyat Jombang ini tidak keluar,”. Tak lama berselang kemudian, pimpinan wakil rakyat Jombang keluar menemui massa di depan gerbang DPRD Jombang.
Lutfi Mulyono Ketua SARBUMUSI Jombang menyebutkan bahwa, terdapat berbagai tuntutan dalam aksi tersebut.
“Di tahun 2023 ini saja, sudah ada sekitar 300 orang lebih para pekerja yang di PHK sepihak oleh beberapa perusahaan di Jombang ini. Kami punya data orang dan perusahaan-perusahaan nya itu. Tapi pemerintah atau atasan justru diam-diam saja selama ini, kok tidak bekerja atau kasian. Mau kemana mereka yang jadi korban,” ujar Luthfi saat diwawancarai wartawan.
Selain meminta pemerintah dan wakil rakyat agar menindak tegas perusahaan yang memberhentikan karyawan secara sepihak, juga menagih janji visi misi Bupati Jombang yang akan menyiapkan 80 ribu lapangan kerja.
“Visi dan misi Bupati Jombang itu Jomplang tentang ketenagakerjaan dan lapangan kerja dan sebagainya. Itu semua bohong. Ada memang pelatihan kemudian dimasukkan ke perusahaan, tapi tiga bulan kemudian sudah dikeluarkan dengan bermacam alasan tidak wajar. Miris banget melihat mereka, kasihan setelah jadi pengangguran dan masih dipersulit ketika mencari pekerjaan,” katanya.
Lutfi menegaskan tidak ada kata menyerah dalam mendampingi para korban untuk menuntut keadilan. Pihaknya akan terus berjuang hingga pemerintah melek terhadap kondisi buruh di Jombang yang saat ini jauh dari kata sejahtera.
“Kami akan selalu mendampingi dan akan selalu menggelar aksi demonstrasi yang lebih besar jika tuntutan kami tak dikabulkan oleh pemerintah. Kami akan kawal sampai ada evaluasi dan muncul rekomendasi dari DPRD Jombang bahwa harus diperbaiki sistem kerja pengawas dan Disnaker,” pungkasnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
