BERITABANGSA.COM– JOMBANG -Ratusan massa mahasiswa Jombang kembali kali ketiga menggeruduk Kantor DPRD. Massa mahasiswa mengepung rumah wakil rakyat ini, Rabu (7/9/2022) pagi.
Kali ini, Ketua DPRD Mas’ud Zuremi, mau menemui massa mahasiswa pengunjuk rasa, meski sebelumnya sempat terjadi bentrok dengan aparat kepolisian.
Kericuhan terjadi lantaran massa menunggu lama tak kunjung ada wakil rakyat mau menemui demonstran. Massa tak sabar dan memaksa menerobos badikade Polisi.
Aksi saling dorong terjadi. Sejumlah mahasiswa dan polisi terlibat saling dorong. Hingga suasana menjadi normal saat Ketua DPRD menemui massa.
Di depan massa mahasiswa, Ketua DPRD Jombang, menerima 3 poin tuntutan massa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jombang ini.
Melalui Ketua GMNI Jombang, Kelvin Arisudin, massa mahasiswa menolak adanya kenaikan harga BBM, minta pengawakan penyaluran BLT subsidi, dan menuntut dibuat Perbup inflasi daerah agar ditekan maksimal.
“Tuntutan untuk nasional, kita minta agar kenaikan harga BBM dibatalkan. Kondisi itu sangat memberatkan rakyat, kami minta DPRD Jombang mencabut aturan itu,” ujar Kelvin.
Soal penyaluran BLT, ia minta berbagai pihak ikut mengawasi, agar tepat sasaran.
“Jangan sampai salah sasaran. Kami usul diawasi secara transparan. Juga kami minta Perbup untuk stabilkan ekonomi daerah. Inflasi harus ditekan maksimal,” katanya.
Kevin mengancam akan menggelar aksi lebih besar, saat tuntutaannya tidak dikabulkan pemerintah. .
“Perekonomian rakyat belum pulih dari pandemi dua tahun ini. Kami minta tuntutan dipenuhi. Kami penyambung lidah rakyat. Jika tidak, maka kami akan datang aksi lebih besar lagi,” tegasnya.
DPRD Jombang Tolak Kenaikan BBM
Teriakan massa mereda sesaat setelah Ketua DPRD Jombang Masud Zuremi, bicara menemui massa demonstran.
Masud Zuremi, mengaku telah menerima poin tuntutan massa. Bahkan, sudah dibahas matang bersama anggota.
Di hadapan massa Masud, menegaskan sangat mendukung aksi mahasiswa. Dia juga mengaku siap berjuang bersama mahasiswa dan rakyat.
“Sebagai anggota DPRD baik pimpinan dan anggota, bersama dengan rakyat dan mahasiswa. Saya mewakili rakyat di Kabupaten Jombang, menyatakan tidak setuju kenaikan harga BBM ini,” tuturnya, disambut teriakan yel Merdeka dari massa.
Masud menegaskan dampak pandemi Covid-19, belum selesai dirasakan rakyat. Jika ada kenaikan harga BBM oleh pemerintah, hal itu pantas dicabut.
“Covid-19 belum selesai, dan pemulihan ekonomi masyarakat belum tercapai. Pengangguran makin bertambah, kemiskinan meningkat, hingga harga sembako melambung tinggi,” katanya.
“Saya menyatakan kepada Presiden Republik Indonesia, yakni pemerintah pusat agar membatalkan kenaikan harga BBM dan TDL. Dan perlu ada kajian lebih lanjut, agar tidak membebani rakyat,” pungkasnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.com
