Oleh: Achmad Fuad Afdlol*
DI NEGERI INI, tidak ada program yang lebih sering dipuji setinggi langit selain Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini digambarkan sebagai solusi masa depan bangsa, penyelamat generasi emas, bahkan dianggap sebagai obat mujarab untuk mengatasi persoalan gizi nasional.
Namun pertanyaannya sederhana: benarkah rakyat Indonesia sedang mengalami kelaparan massal? Jawabannya jelas, tidak.
Indonesia memang masih memiliki persoalan gizi, tetapi tidak bisa digeneralisasi seolah seluruh rakyat negeri ini kekurangan makan. Yang terjadi justru ketimpangan penanganan. Banyak kelompok yang benar-benar membutuhkan perhatian serius malah terkesan hanya menjadi pelengkap pidato seremonial.
Yang paling membutuhkan sesungguhnya adalah balita stunting, anak-anak dengan kekurangan gizi kronis, serta para lansia miskin yang hidup tanpa perhatian negara. Mereka inilah yang seharusnya menjadi prioritas utama. Bukan justru semua siswa dipukul rata tanpa melihat kondisi sosial dan ekonominya.
Ironisnya, hari ini banyak sekolah elit ikut menerima MBG. Sekolah dengan biaya mahal, siswa dari keluarga mapan, fasilitas lengkap, bahkan sebagian besar muridnya sudah membawa bekal sehat dari rumah.
Jika mereka juga dianggap sasaran program gizi darurat, lalu sebenarnya negara sedang memotret kondisi apa?
Apakah semua anak Indonesia dianggap kurang gizi?
Di sinilah letak persoalan besarnya. Program yang seharusnya berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat malah berubah menjadi proyek populis yang kehilangan ketepatan sasaran. Uang negara digelontorkan sangat besar, tetapi efektivitasnya masih menjadi tanda tanya besar.
Belum lagi muncul berbagai kasus keracunan makanan yang terjadi di sejumlah daerah. Ini bukan isu kecil. Anak-anak yang awalnya sehat justru mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan dari program yang katanya bergizi.
Jumlahnya pun tidak sedikit. Fakta ini seharusnya menjadi alarm keras bahwa ada persoalan serius dalam pengelolaan program.
Bagaimana mungkin program makan bergizi justru memunculkan ancaman kesehatan?
Pertanyaan ini tidak boleh dianggap sebagai bentuk kebencian terhadap program pemerintah. Kritik justru bagian penting agar kebijakan publik tidak berjalan ugal-ugalan. Sebab program sebesar MBG bukan sekadar bagi-bagi nasi kotak. Ini menyangkut kesehatan jutaan anak Indonesia.
Masalah lain yang luput dari perhatian publik adalah soal standar produksi makanan. Banyak dapur penyedia MBG diduga belum memenuhi standar keamanan pangan yang layak. Dari sisi bangunan, sanitasi, pengelolaan limbah, hingga penyimpanan bahan baku masih jauh dari ideal.
Konsep HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) yang menjadi standar internasional keamanan pangan seolah hanya menjadi pajangan teori. Padahal program makanan massal tanpa pengawasan ketat sangat rawan menimbulkan kontaminasi.
Belum lagi soal IPAL, izin sanitasi, sertifikasi halal, hingga tata kelola distribusi bahan baku yang di beberapa tempat terkesan dipaksakan demi mengejar target program. Akibatnya, kualitas menjadi taruhan.
Yang lebih mengkhawatirkan, kritik terhadap MBG sering dianggap sebagai sikap anti pemerintah. Padahal demokrasi sehat justru membutuhkan ruang evaluasi. Program negara bukan kitab suci yang tidak boleh disentuh kritik.
Jika memang MBG bertujuan menciptakan generasi sehat, maka pemerintah wajib membuka mata terhadap berbagai persoalan di lapangan. Jangan sibuk membangun pencitraan, sementara kualitas pelaksanaan diabaikan.
Rakyat tidak butuh program yang sekadar besar di anggaran dan ramai di panggung politik. Rakyat membutuhkan kebijakan yang tepat sasaran, aman, berkualitas, dan benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan.
Karena jika tidak dikaji ulang secara total dan menyeluruh, MBG berpotensi menjadi ironi nasional: program makan bergizi yang justru melahirkan persoalan gizi baru.
*) Penulis adalah Wartawan Madya anggota PWI Lumajang
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi beritabangsa.id
