BERITABANGSA.ID, LUMAJANG – Tambal sulam jalan berlubang yang terus dilakukan pemerintah dinilai belum mampu menjawab persoalan kerusakan jalan di Kabupaten Lumajang. Di tengah gencarnya program “Ngapling” (Ngaspal Keliling) yang dijalankan UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (PJJ), masyarakat justru mempertanyakan efektivitas kebijakan yang hanya menutup lubang tanpa perbaikan menyeluruh.
Sejumlah ruas jalan kabupaten dilaporkan masih mengalami kerusakan berulang. Bahkan, kondisi tersebut telah memicu kecelakaan lalu lintas hingga memunculkan aksi protes warga dengan menanam pohon pisang di tengah jalan berlubang sebagai simbol kekecewaan terhadap lambannya penanganan pemerintah.
Pada Senin (25/5/2026) lalu, personel UPTD PJJ Korwil Lumajang melaksanakan kegiatan Ngapling di Ruas Jalan Basuki Rahmat tepatnya di STA 0+800. Jalan berlubang ditutup menggunakan material coldmix dan lapis aspal cair sesuai standar operasional prosedur.
Sehari kemudian, Selasa (26/5/2026) lalu, UPTD PJJ Korwil Sukodono juga melakukan penambalan di Ruas Jalan Labruk Kidul-Mojosari setelah menerima laporan masyarakat melalui call center.
Meski demikian, warga menilai langkah tersebut hanya menjadi solusi jangka pendek yang tidak menyentuh akar persoalan.
“Kami tidak menolak perawatan jalan, tapi kalau setiap beberapa bulan ditambal lalu rusak lagi, masyarakat bertanya sampai kapan model seperti ini dilakukan. Yang dibutuhkan adalah perbaikan total, bukan sekadar menutup lubang,” ujar Kurnia, warga Lumajang.
Menurutnya, dampak jalan berlubang bukan sekadar mengganggu kenyamanan, tetapi telah menimbulkan korban.
“Saya mengetahui ada warga yang jatuh saat kulakan telur di wilayah Desa Jambekumbu akibat kondisi jalan yang rusak. Kalau sudah ada korban seperti ini, harusnya menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Kritik lebih keras muncul dari warga Desa Klanting, Kecamatan Sukodono. Jalan Kabupaten di ruas Jalan Bromo yang melintasi desa tersebut disebut telah berkali-kali menyebabkan kecelakaan.
Bahkan, usulan perbaikannya telah berulang kali diajukan mulai tingkat Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes), Musrenbangdes hingga Musrenbangcam dan menjadi prioritas utama pada tahun 2025 lalu. Namun hingga pertengahan 2026, belum terlihat adanya pembangunan signifikan.
