BERITABANGSA.ID, BOJONEGORO – Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat kerja (Raker) bersama Dinas Kesehatan dan seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Bojonegoro di Ruang Banggar, Selasa (5/05/2026). Rapat ini fokus mengevaluasi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada pelayanan kesehatan.
Wakil Ketua Komisi B DPRD, Lasuri mengatakan undangan terhadap seluruh Kepala Puskesmas ini didasari oleh fungsi pengawasan Komisi B di bidang keuangan.
Terlebih, saat ini seluruh Puskesmas di Bojonegoro telah berstatus BLUD yang dituntut lebih mandiri dan optimal dalam pengelolaan anggaran maupun pendapatan serta dasar utama rujukan kesehatan sebelum ke rumah sakit. Serta tetap fokus pada pendapatan dan pengembangan pelayanan pada masyarakat.
“Pada dasarnya ini merupakan bentuk pemberian apresiasi tinggi kepada Dinas Kesehatan dan seluruh Puskesmas. Pada tahun 2025, realisasi pendapatan mencapai sekitar 97%. Namun, karena ada sedikit penurunan dibandingkan tahun 2024, kami targetkan tahun 2026 ini harus melampaui 100%,” tegasnya.
Tidak hanya itu, dia juga meminta kepada seluruh kepala puskesmas untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat terutama pada setiap keluhan masyarakat. Seperti saat memberikan permintaan surat rujukan untuk tidak mempersulit.
“Kami berharap puskesmas tidak mempersulit masyarakat untuk meminta surat rujukan atau semacamnya karena itu adalah salah satu bentuk layanan agar, masyarakat mengaku puas dengan pelayanan puskesmas di Bojonegoro,” tukasnya.
Menanggapi pernyataan pimpinan rapat Lasuri tersebut, mewakili Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro, menjelaskan dalam laporannya bahwa status BLUD Puskesmas di Bojonegoro telah berjalan lancar sejak ditetapkan pada akhir 2018. Secara angka, terjadi tren peningkatan pendapatan riil pada 2024 teralisasi sebesar Rp91 miliar, di 2025 mengalami peningkatan menjadi Rp95,6 miliar dan pada 2026 (per 30 April), realisasi telah mencapai 31,49% (sekitar Rp31,5 miliar) dari target tahunan.
Pihaknya optimis target 2026 akan tercapai. Sebagai gambaran, anggaran di beberapa Puskesmas cukup signifikan, seperti Puskesmas Kepohbaru (Rp4,7 M), Balen (Rp4,9 M), dan Ngasem yang pernah mencapai Rp5,3 miliar.
“Sementara pendapatan terendah berada di Puskesmas Ngambon dan Bubulan masing-masing sekitar Rp1,2 miliar,” jelasnya.
Selain itu, dia juga menjelaskan karena adanya intruksi pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan efisiensi maka pengembangan fasilitas puskesmas dibeberapa wilayah menjadi tertunda.
Dalam rapat tersebut Komisi B juga berjanji akan melakukan pengembangan fasilitas, pembangunan serta terus melakukan kontrol agar pelayanan kepada masyarakat jauh lebih baik lagi.
