Pertama, penyampaian jawaban Bupati Malang atas PU fraksi di DPRD Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Malang.
Kedua penyampaian tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Malang.
Ada empat poin jawaban Bupati atas PU fraksi. Pertama, Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 10 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
Menurut Didik, penyelenggaraan perparkiran meliputi penataan tempat parkir, tarif parkir, perizinan, pembinaan dan pengawasan, serta pengenaan sanksi administratif maupun pidana.
Sedangkan, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran.
Tujuannya untuk menyempurnakan layanan kepada masyarakat pengguna jasa parkir, untuk meningkatkan PAD harus saling koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah.
Terkait penyelenggaraan perparkiran berbasis elektronik, saat ini Dinas Perhubungan sedang mempersiapkan kajian strategisnya.
