BERITABANGSA.COM – BOJONEGORO – Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah didampingi Kepala Bappeda, Dinas PU SDA, serta Dinas PU Bina Marga dan PR menemui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basuki Hadimoeljono, Senin (26/12/2022) di Kantor Kementerian PUPR di Jakarta Selatan.
Rombongan Bupati Anna ini tak lain untuk membahas percepatan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko.
Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah menyampaikan, schedule tahapan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko akan dimulai awal 2023 ini.
Proyek strategis nasional (PSN) ini akan dipercepat pengerjaannya sehingga segera dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki daya saing ekonomi kawasan.
“Selain itu, juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk penyediaan air baku dan irigasi. Juga dalam rangka pengendalian banjir, ” tutur Anna.
Dalam pertemuan itu Menteri PUPR, Mochamad Basuki Hadimoeljono memberi arahan agar segera menyelesaikan pembebasan lahan di awal 2023.
“Lahan untuk bendung gerak harus disiapkan oleh pemerintah daerah,” tutur Menteri PUPR.
Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Bojonegoro Erick Firdaus menjelaskan, proses saat ini menunggu persetujuan hasil revisi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) oleh Pemprov Jatim.
Erick Firdaus mengatakan, setelah mendapatkan kepastian jadwal dari Pemprov Jatim, awal Januari 2023 akan dilaksanakan sosialisasi penetapan lokasi.
Proses setelah itu adalah pelaksanaan pengadaan tanah oleh Pemkab Bojonegoro bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Tahap berikutnya akan dilanjutkan dengan appraisal oleh konsultan. Hasil appraisal ini akan dipakai sebagai acuan untuk pembayaran ganti rugi kepada masyarakat.
“Pengadaan tanah untuk Bendung Gerak tersebut telah dianggarkan melalui APBD Kabupaten Bojonegoro TA 2023. Sedangkan untuk pembangunannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat karena merupakan prioritas Proyek Strategi Nasional (PSN). Diharapkan pertengahan 2023 sudah ada action proses tender pembangunan bendung gerak tersebut,” ungkapnya.
Erick menambahkan, lokasi Bendung Gerak Karangnongko memisahkan Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Bojonegoro (Jatim) dengan Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora (Jateng).
Sedangkan terkait lahan Bendung Gerak Karangnongko yang sebagian lahan Perhutani, untuk tahap pertimbangan Gubernur sudah selesai.
Ini sebagai syarat nantinya mengajukan Perizinan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) di Kementerian LHK.
“Pertimbangan Teknis dari Perhutani sudah keluar dan sudah dikirimkan ke Kementerian LHK. Dengan demikian untuk proses PPKH diharapkan dapat selesai secepatnya juga karena konstruksi fisik bendungan ada di lahan Perhutani,” pungkasnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.com
