BERITABANGSA.COM-SURABAYA- Upaya mencegah korupsi lebih baik. Untuk itu Khofifah Indar Parawansa, mengirim pejabatnya untuk diberi bimbingan teknis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Sejumlah pejabat eselon I dan II Pemprov Jatim ini mengikuti gemblengan di Hotel Wyndham, Surabaya, Selasa (30/8/2022).
Menariknya, dalam Bimtek ini para pejabat ini wajib membawa istri dan suaminya masing-masing. Bimtek berbasis keluarga ini akan menjadi benteng utama mencegah tindak korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, membuka Bimtek secara khusus menyampaikan apresiasinya kepada KPK RI atas kegiatan Bimtek keluarga berintegritas.
Kata Khofifah, Bimtek ini sangat penting sebagai langkah preventif dan edukatif anti korupsi berbasis keluarga. Dia yakin akan bisa mengungkit integritas para pejabat di lingkungan Pemprov Jatim.
“Ini pola bagus. Yang laki-laki bawa istrinya dan yang perempuan bawa suaminya. Pola ini dilakukan agar sama-sama bisa saling memahami betapa pentingnya menjaga integritas berbasis keluarga untuk menghindari perilaku koruptif,” ungkap Khofifah.
Dengan tema mewujudkan keluarga antikorupsi melalui penanaman nilai-nilai integritas, Khofifah berharap kegiatan ini bisa dilakukan rutin atau berkala.
Ini penting, sebab integritas dalam diri sesorang harus terus menerus diinjeksi demi menghindari distorsi.
“Kita sebagai kepala daerah tentu berharap reguler. Kenapa? Karena integritas itu memang harus terus diinjeksi karena kadang ada godaan dan ujian sehingga bisa tereduksi,” ujarnya.
“Nah pola-pola seperti ini jadi bagian penting untuk mengingatkan kita semua tentu termasuk saya sebagai kepala daerah. Penguatan ini menjadi sangat penting, karena juga mengingatkan mereka harus kerja baik , berintegritas dan tidak korupsi,” tambahnya.
Melalui entitas terkecil (keluarga) ini akan memperkuat integritas di seluruh ASN Pemprov Jatim.
“Keluarganya kuat berintegritas, komunitasnya berintegritas, maka seluruh ASN berintegritas,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Jejaring Pendidikan KPK RI Aida Ratna Zulaiha menyampaikan ada 3 strategi utaman pencegahan korupsi di KPK RI.
Pertama, strategi pendidikan bahwa ditanamkan nilai agar orang tidak ingin atau tidak mau korupsi. Kedua, strategi pencegahan melalui upaya upaya pencegahan dan perbaikan sistem agar orang tidak bisa korupsi.
Ketiga, strategi penindakan dilakukan melalui proses penanganan perkara mulai dari penyelidikan penyidikan penuntutan hingga eksekusi supaya orang kemudian takut dan jera.
“Jadi kenapa KPK melakukan kegiatan pendidikan anti korupsi ini, untuk selalu mengingatkan tentang pentingnya nilai-nilai integritas agar selalu ditanamkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga sebagai bagian dari perilaku anti korupsi,” tegasnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.com
