BERITABANGSA.ID, JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyatakan Polri mendapat dukungan Komisi III DPR RI untuk menuntaskan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal (illegal access), hingga dugaan tindak pidana makar yang menyeret sejumlah oknum pejabat tinggi kepolisian.
Dukungan tersebut disampaikan pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI dalam rapat kerja bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Persetujuan politik tersebut menjadi dorongan bagi jajaran penyidik Bareskrim Polri untuk mengungkap perkara yang kini menjadi perhatian publik.
Usai rapat, Suyudi mengatakan Komisi III pada prinsipnya mendukung langkah Polri dalam mengusut dugaan tindak pidana tersebut.
Ia memastikan penyidik Bareskrim akan terus bekerja untuk mengungkap perkara berdasarkan proses hukum yang berlaku.
“Pada prinsipnya, para pimpinan Komisi III dan anggota memberikan dukungan kepada kami, Polri, kepada para penyidik Bareskrim Polri, dalam mengungkap kasus illegal access, illegal tapping, dan juga tindak pidana makar,” ujar Suyudi.
Kapolri menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri berinisial LSP, AN, EH, dan SU.
Kasus ini mendapat perhatian serius karena dugaan penyadapan ilegal disebut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, hingga elemen masyarakat.
Menurut Suyudi, penyidikan akan terus dioptimalkan untuk menjawab keresahan publik sekaligus menindaklanjuti perhatian pimpinan negara, termasuk Presiden RI.
Sejumlah tokoh politik dan tokoh masyarakat juga disebut menjadi pihak yang diduga terdampak penyadapan ilegal tersebut.
“Untuk itu, Polri akan terus melakukan upaya yang optimal dalam menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat. Ini juga menjadi keresahan pimpinan negara, Bapak Presiden dan jajaran, serta tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh masyarakat yang dalam hal ini menjadi korban penyadapan secara ilegal,” ungkapnya.
Suyudi meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada penyidik untuk menuntaskan seluruh rangkaian perkara. Ia menegaskan, hasil penyidikan nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat,” tegasnya.
Dalam rapat kerja tersebut, Polri juga memaparkan perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan penyadapan ilegal, penghapusan dokumen elektronik, serta akses ilegal.
Selain itu, Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, yang dilakukan secara bersama-sama, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.
Penerbitan laporan polisi tersebut menjadi bagian dari pendalaman penyidikan untuk mengungkap dugaan perbuatan serta keterlibatan pihak-pihak terkait berdasarkan fakta dan alat bukti yang telah diperoleh penyidik.
