BERITABANGSA.ID, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Kamis (12/11/2026).
Surat pengunduran diri itu dia serahkan ke pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, ditembuskan ke Presiden Prabowo Subianto.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani membenarkan Gibran datang langsung ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya.
Menurut Muzani, pertemuan dengan pimpinan MPR berlangsung sekitar 20 menit.
Dalam pertemuan itu, Gibran secara langsung menyampaikan maksud kedatangannya sekaligus menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan orang nomor dua di Indonesia itu.
“Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani, Kamis (12/11/2026).
Muzani juga mengungkapkan bahwa Gibran meminta agar surat pengunduran dirinya segera diproses.
“Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” ungkapnya.
Muzani menegaskan, MPR tidak akan membiarkan proses pengunduran diri tersebut berlarut-larut. Pimpinan MPR segera menggelar rapat untuk membahas tindak lanjut surat yang telah disampaikan Gibran.
Selanjutnya, MPR akan mengadakan rapat gabungan dengan pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) guna menentukan langkah konstitusional berikutnya.
Ada sejumlah tahapan penting yang harus diselesaikan, mulai dari menindaklanjuti pengunduran diri, menyampaikan permintaan kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden, hingga mempersiapkan proses pemilihan pengganti.
Muzani menjelaskan, Presiden memiliki waktu 14 hari sejak surat permintaan resmi MPR diterbitkan untuk menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden pengganti.
Sementara itu, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menetapkan Wakil Presiden definitif yang baru.
“Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut. Saya kira ini hal-hal yang perlu kami sampaikan. Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik,” kata Muzani.
Sebelum menemui pimpinan MPR, Gibran terlebih dahulu bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
Presiden Prabowo menyatakan menerima keputusan tersebut dengan berat hati. Presiden juga memberikan apresiasi terhadap kontribusi Gibran selama mendampinginya menjalankan pemerintahan.
Prabowo menilai Gibran telah memberikan bantuan dan kontribusi dalam berbagai capaian pemerintah untuk masyarakat Indonesia.
Menurut Presiden, sejumlah hasil kerja pemerintahan tidak terlepas dari peran dan keterlibatan Wakil Presiden selama menjalankan tugasnya.
Prabowo juga menyampaikan bahwa dirinya tetap memberikan dukungan kepada Gibran yang dinilainya masih muda dan memiliki perjalanan panjang ke depan.
Presiden berharap Gibran mampu melewati situasi tersebut dengan ketegasan, tanggung jawab, serta sikap kenegarawanan.
Pengunduran diri Gibran tidak bisa dilepaskan dari polemik persyaratan pendidikan yang belakangan kembali menjadi sorotan publik.
Persoalan dokumen pendidikan Gibran mencuat setelah adanya perkembangan proses
hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), khususnya terkait dokumen penyetaraan pendidikan luar negeri yang digunakan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024.
Isu tersebut kemudian berkembang menjadi perdebatan politik dan ketatanegaraan. Bahkan, sebelumnya sejumlah anggota DPR telah mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden.
Namun, sebelum agenda rapat paripurna DPR terkait usulan HMP tersebut berlangsung, Gibran lebih dahulu menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR.
Dengan demikian, perhatian politik nasional kini beralih pada mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden sesuai ketentuan konstitusi.
Pengunduran diri Gibran menjadi peristiwa penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Selain menyangkut berakhirnya masa jabatan seorang Wakil Presiden, keputusan tersebut juga menghadirkan tantangan baru bagi Presiden Prabowo dan MPR dalam memastikan roda pemerintahan tetap berjalan.
Publik kini menunggu bagaimana proses pengajuan dua nama calon pengganti, mekanisme pemilihan di MPR, hingga penetapan Wakil Presiden definitif.
Satu hal yang menjadi perhatian, seluruh tahapan harus berjalan transparan, sesuai konstitusi, dan mengutamakan kepentingan bangsa.
Keputusan Gibran untuk mundur telah menjadi kenyataan politik. Kini, pertanyaan besarnya bukan lagi sekadar siapa yang akan menggantikannya, melainkan bagaimana negara memastikan proses pergantian tersebut berlangsung sesuai aturan dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
