BERITABANGSA.ID, SURABAYA – Program beras murah pemerintah kembali menuai kritik. Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPW IKAPPI) Jawa Timur prihatin karena memburuknya kualitas beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang beredar di pasar tradisional.
Alih-alih menjadi solusi atas mahalnya kebutuhan pokok, beras, SPHP justru menciptakan masalah baru.
Berdasarkan temuan di lapangan, beras yang didistribusikan dalam kemasan 5 kg terbukti tak sesuai takaran, bercampur menir, bahkan ada yang berkutu dan bau apek.
“Jika kualitas terus diabaikan, kepercayaan publik terhadap program pangan nasional bisa rusak total. Rakyat berhak menerima pangan yang layak, bukan seperti ini (patah-patah),” tegas Susilo Ketua DPW IKAPPI Jawa Timur.
DPW IKAPPI menyebut temuan terjadi di berbagai daerah, termasuk Banyuwangi, Mojokerto, Bojonegoro, Malang, Kediri, hingga Ponorogo. Laporan didapat dari para pedagang yang merugi, serta masyarakat yang kecewa atas kualitas beras bantuan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah Bulog masih menerapkan kontrol mutu secara ketat?
Di mana peran Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian dalam mengawasi rantai distribusi?
Untuk itu DPW IKAPPI mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap distribusi beras SPHP, baik di level pusat maupun daerah.
Kedua, keterbukaan data kualitas dan sumber beras yang digunakan Bulog. Keempat, pelibatan organisasi pedagang pasar sebagai mitra pengawasan distribusi bahan pokok.
Program SPHP sejatinya hadir untuk melindungi daya beli rakyat. Namun bila dijalankan tanpa akuntabilitas dan kontrol mutu, maka risikonya jauh lebih besar: hilangnya kepercayaan, meningkatnya kerugian pedagang, dan terganggunya stabilitas pasar.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
