Berkaitan dengan pertanyaan Fraksi Partai Nasional Demokrat poin
2, dapat disampaikan bahwa dalam rangka memberikan respon terhadap permasalahan di masyarakat, baik menghadapi masa pemulihan pasca Pandemi Covid-19, wabah PMK dan untuk meningkatkan perekonomian daerah, telah dialokasikan anggaran sebesar 19 Miliar 640 Juta 100 Ribu Rupiah, yang merupakan Belanja Wajib Perlindungan Sosial, dengan realisasi sebesar 17 Miliar 62 Juta 618 Ribu 111 Rupiah.
Adapun uraian Belanja Wajib
Perlindungan Sosial tersebut terdiri atas Bantuan sosial dengan sasaran total sebanyak 5.654 orang yang terdiri dari: 510 orang yang berprofesi sebagai tukang ojek; 5.051 orang pelaku UMKM; dan 93 orang nelayan, pemberian bantuan alat produksi kepada 50 orang pelaku usaha mikro dalam rangka penciptaan lapangan kerja, sekaligus pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui kegiatan pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, serta dilakukan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, peningkatan kualitas SDM, perbaikan desain kemasan produk dan pemanfaatan teknologi.
Berkaitan dengan pendapat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, dapat disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang akan terus berupaya mewujudkan Malang Makmur melalui optimalisasi penyusunan APBD sesuai dengan azas dan ketentuan di dalam penyusunan APBD.
Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan tahunan akan tetap mengarah pada pencapaian
tujuan pembangunan lima tahunan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Daerah. Selain berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, penyusunan dokumen APBD Kabupaten Malang juga tidak lepas dari dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Hadir pada Paripurna tersebut, Ketua dan Wakil beserta anggota DPRD Kabupaten Malang, Forkompinda, Organisasi Perangkat Daerah.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
