Menurut Punggawa Banser Kabupaten Lumajang ini, adanya pergeseran media yang lebih kepada media personal, maka dari itu Pemda memulai sejak awal melihat potensi media sosial yang waktu itu masih jarang digunakan oleh Pemda lainnya.
“Masyarakat sudah memberikan informasi melalui media sosial, sebelum media massa menulisnya, dan itu berbagai aspek masyarakat masuk semua,” jelasnya lagi.
Sementara itu, kritikan dilontarkan Ketua LSM Lumajang Bergerak Satu Indonesia (LBSI) Kabupaten Lumajang, H Romli Efendi, mengaku mengetahui di beberapa kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur, pada setiap OPD Kominfo ada kerjasama media massa, bukan memakai media sosial, namun sangat berbeda dengan Kabupaten Lumajang ini.
“Salah satu contoh media yang dikelola Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) itu bukan media massa, bisa kok dan dapat kucuran anggaran dari Kominfo,” ujarnya.
Menurut informasi yang diterima dari sejumlah awak media yang bekerja di wilayah Kabupaten Lumajang, sudah 3 tahun lebih tidak ada kerjasama yang signifikan dari Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang.
“Menurut kawan media, hanya ada pemasangan iklan cukai saja sekali, dan itu dari pihak Satpol PP yang diusulkan Dinas Kominfo, selain itu tidak ada,” bebernya lagi.
H Romli berharap, ke depan ada upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang bisa memberikan kerjasama dengan media massa, tanpa ada unsur tebang pilih atau unsur suka tidak suka.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
