Artikel

Tarif Turun, Tagihan Naik? Menelisik Polemik Opsen PKB di Jawa Barat

3
×

Tarif Turun, Tagihan Naik? Menelisik Polemik Opsen PKB di Jawa Barat

Sebarkan artikel ini
Opsen PKB

Disusun oleh : M Bimo Wicaksono, Nahran Aziza Aulia, dan Raisa Naira Fazila*

Setiap awal tahun, perpanjangan STNK kerap menjadi momen yang cukup menegangkan bagi pemilik kendaraan. Saat memeriksa rincian pembayaran, sebagian masyarakat mendapati adanya komponen baru berupa opsen PKB. Kondisi ini kemudian menimbulkan pertanyaan. Jika pemerintah daerah justru mengumumkan penurunan tarif pajak kendaraan, mengapa jumlah yang harus dibayarkan terasa lebih besar?

Kebingungan tersebut wajar terjadi. Istilah opsen 66% yang beredar di media sosial bahkan sempat dipahami sebagai kenaikan pajak kendaraan sebesar 66%. Padahal, mekanisme opsen tidak sesederhana itu. Untuk memahami polemik ini, perlu dilihat terlebih dahulu perubahan sistem pajak daerah yang mulai diterapkan sejak 2025.

Mengenal Opsen PKB: Bukan Pajak Baru, tetapi Cara Pungut yang Baru

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak yang selama ini dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sebagai pajak provinsi, ketentuan mengenai PKB kini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Melalui aturan tersebut, pemerintah menata kembali pembagian sumber penerimaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sekaligus membuka ruang bagi penguatan kemandirian fiskal daerah.

Salah satu perubahan yang diperkenalkan melalui UU HKPD adalah penerapan opsen. Secara sederhana, opsen merupakan pungutan tambahan pajak yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pajak pokok. Pemerintah kabupaten/kota berhak memungut opsen sebesar 66% dari pokok PKB yang terutang. Ketentuan ini diatur dalam UU HKPD yang berlaku efektif sejak 5 Januari 2025.

Meski menambah komponen dalam pembayaran pajak kendaraan, opsen PKB sebenarnya bukan jenis pajak baru. Jika sebelumnya penerimaan PKB terlebih dahulu dipungut oleh pemerintah provinsi, kini sebagian penerimaan tersebut dapat langsung masuk ke kas pemerintah kabupaten/kota melalui opsen. Bagi pemilik kendaraan, pembayaran tetap dilakukan satu kali melalui Samsat. Namun, jumlah yang dibayarkan kini terdiri atas dua komponen, yaitu pokok PKB yang menjadi penerimaan provinsi dan opsen PKB yang menjadi penerimaan kabupaten/kota tempat kendaraan terdaftar.

Perubahan ini sekaligus menandai adanya pergeseran dari mekanisme bagi hasil ke mekanisme opsen. Sebelum kebijakan ini berlaku, pemerintah provinsi memungut PKB, kemudian membagikan sebagian penerimaannya kepada pemerintah kabupaten/kota. Melalui penerapan opsen, mekanisme tersebut digantikan dengan komponen tambahan yang penerimaannya langsung menjadi hak pemerintah kabupaten/kota.

Mengapa Tarif Turun, tetapi Tagihan Justru Naik?

Di sinilah letak inti polemiknya. Mari kita bandingkan dengan contoh Jawa Barat untuk kendaraan pertama. Sebelum penerapan opsen, tarif PKB kendaraan pertama di Jawa Barat ditetapkan sebesar 1,75% tanpa adanya pungutan tambahan. Namun, sejak penerapan kebijakan opsen pada 2025, tarif pokok PKB mengalami penurunan menjadi 1,12%, disertai dengan pengenaan opsen sebesar 66% dari pokok PKB terutang. Dengan memperhitungkan kedua komponen tersebut, beban pajak efektif menjadi sekitar 1,86%, sedikit lebih tinggi dibandingkan tarif sebelumnya yang sebesar 1,75%.

Tarif PKB kendaraan pertama di Jawa Barat memang turun menjadi 1,12 persen sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023. Namun, di atas pokok pajak itu ditambahkan opsen sebesar 66%. Hitungannya: 1,12% × 166% = sekitar 1,86%. Angka inilah yang sesungguhnya dirasakan pemilik kendaraan, dan ia sedikit lebih tinggi dibanding beban 1,75%pada skema lama.

Berikut ilustrasi dengan dasar pengenaan yang sama sebesar Rp21 juta sebelum dan sesudah opsen:

● Skema lama: 1,75% × Rp21.000.000 = Rp367.500

● Skema baru: PKB 1,12% × Rp21.000.000 = Rp235.200, ditambah opsen 66% × Rp235.200 = Rp155.232, sehingga totalnya Rp390.432

Selisihnya sekitar Rp22.900 per tahun, atau sekitar 6 persen. Kecil bagi sebagian orang, tetapi cukup untuk memantik tanya, apalagi bagi pengemudi ojek online atau keluarga yang memiliki beberapa kendaraan bermotor.

Perlu dipahami bahwa tarif opsen sebesar 66% bukan berarti tarif PKB meningkat sebesar 66%. Opsen dihitung dari pokok PKB terutang, bukan dari nilai kendaraan. Itu sebabnya kenaikan cenderung tidak signifikan.

Bagaimana dengan klaim “tidak ada kenaikan”?

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak awal menyatakan bahwa penerapan opsen tidak bertujuan menambah beban masyarakat. Menurut Bapenda Jawa Barat, pemerintah daerah melakukan penyesuaian melalui koefisien yang memengaruhi perhitungan pajak pokok dan opsen. Dengan penyesuaian tersebut, total pajak yang harus dibayar diharapkan tidak meningkat. Gubernur Jawa Barat juga menyampaikan bahwa pajak kendaraan pada tahun 2026 tetap sama seperti tahun sebelumnya.

Kedua pernyataan tersebut sebenarnya tidak bertentangan. Meskipun terdapat sedikit perbedaan pada tarif pajak, penyesuaian koefisien dapat membantu menjaga agar total tagihan tetap sama. Untuk memastikan hal tersebut, masyarakat perlu melihat jumlah pajak yang tercantum dalam STNK masing-masing kendaraan, termasuk dasar pengenaan pajak, koefisien yang digunakan, dan total pembayaran.

Dari Bagi Hasil ke Opsen: Siapa yang Diuntungkan?

Jika bagi pemilik kendaraan selisihnya tipis, bagi pemerintah daerah perubahan ini cukup mendasar.Skema bagi hasil Skema opsen

Sebelum penerapan opsen, PKB dipungut oleh pemerintah provinsi, kemudian sebagian penerimaannya dibagikan kepada pemerintah kabupaten/kota melalui mekanisme bagi hasil. Setelah kebijakan opsen berlaku, mekanisme penerimaan mengalami perubahan. PKB tetap dipungut melalui pemerintah provinsi, tetapi pemerintah kabupaten/kota kini memperoleh penerimaan secara langsung melalui opsen yang dihitung berdasarkan pokok PKB terutang. Dengan demikian, penerimaan yang sebelumnya disalurkan melalui mekanisme bagi hasil kini menjadi bagian dari pendapatan daerah kabupaten/kota melalui pemungutan opsen.

Perubahan ini membawa sejumlah keuntungan bagi pemerintah kabupaten/kota. Pertama, penerimaan daerah menjadi lebih langsung dan pasti karena tidak lagi bergantung pada mekanisme bagi hasil dari provinsi. Kedua, pembagian penerimaan pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi lebih jelas. Ketiga, pemerintah daerah memiliki dorongan lebih besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui upaya meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan di wilayahnya.

>>> Ikuti saluran whatsapp beritabangsa.id
Example 468x60