Artikel

Tarif Turun, Tagihan Naik? Menelisik Polemik Opsen PKB di Jawa Barat

4
×

Tarif Turun, Tagihan Naik? Menelisik Polemik Opsen PKB di Jawa Barat

Sebarkan artikel ini
Opsen PKB

Namun, keuntungan bagi pemerintah daerah belum tentu langsung dirasakan oleh masyarakat. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah tambahan penerimaan tersebut benar-benar digunakan untuk memperbaiki jalan, menyediakan angkutan umum yang lebih layak, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik? Opsen akan lebih mudah diterima masyarakat apabila manfaatnya dapat dirasakan secara nyata. Tanpa hal tersebut, kebijakan ini berisiko tetap dipandang sebagai “tambahan pungutan”, meskipun pada dasarnya merupakan perubahan mekanisme pembagian penerimaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Pajak Bukan Sekadar Kewajiban, tetapi Juga Kepercayaan

Keberhasilan kebijakan perpajakan tidak hanya diukur dari peningkatan penerimaan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan mempercayai sistem yang diterapkan. Polemik opsen PKB di Jawa Barat menunjukkan bahwa perubahan kebijakan yang memiliki dasar dan tujuan secara teknis tetap dapat menimbulkan keresahan apabila tidak disertai komunikasi yang jelas kepada masyarakat.

Setidaknya, ada empat hal yang perlu dipastikan pemerintah. Masyarakat harus memahami alasan dan mekanisme pemungutan pajak, mengetahui alokasi penerimaannya, merasakan manfaat dari pajak yang dibayarkan, serta memperoleh informasi yang transparan dan mudah diakses. Salah satu bentuknya adalah penyajian rincian tagihan yang memisahkan komponen PKB dan opsen dengan penjelasan sederhana agar mudah dipahami.

 

(*) Penulis adalah mahasiswa semester V, Jurusan Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi beritabangsa.id

>>> Ikuti saluran whatsapp beritabangsa.id
Example 468x60