BERITABANGSA.ID, SURABAYA – Lebih dari 1.500 mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) turun ke jalan dalam aksi memperingati Hari Pahlawan sekaligus Dies Natalis ke-66 ITS, Selasa (10/11/2026).
Dipimpin Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ITS, aksi yang berlangsung di Taman Air Mancur Pemuda, Surabaya, itu menyuarakan 17 tuntutan terkait berbagai persoalan bangsa, mulai dari kerusakan lingkungan, ketimpangan pendidikan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hingga keadilan ekonomi.
Mengusung semangat keberpihakan terhadap rakyat, aksi tersebut menjadi bentuk keterlibatan mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah.
Mahasiswa menilai pembangunan nasional harus berjalan seiring dengan pemenuhan hak masyarakat dan penegakan keadilan sosial.
Aksi ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan sikap Keluarga Mahasiswa ITS (KM ITS) bertajuk “Rakyat Bukan Tumbal Kekuasaan!” yang dirilis pada 8 November 2026.
Bersama elemen mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi dan masyarakat sipil, mahasiswa ITS mengelompokkan 17 tuntutan ke dalam empat isu utama, yakni lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, pendidikan dan ketenagakerjaan, demokrasi dan HAM, serta keadilan ekonomi.
Pada sektor lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, mahasiswa mendesak pemerintah membatalkan seluruh konsesi izin usaha yang terbukti merusak lingkungan.
Mereka juga meminta pencabutan izin operasional proyek yang melanggar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan merugikan masyarakat.
Selain itu, pemerintah dituntut mengoptimalkan penanggulangan bencana pada seluruh tahapan, mulai dari prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana.
Mahasiswa juga meminta keterbukaan data anggaran penanggulangan bencana serta peningkatan alokasi anggaran untuk memastikan penanganan berjalan optimal.
Penegakan hukum terhadap koruptor yang memanfaatkan penderitaan korban bencana turut menjadi sorotan.
Mahasiswa mendesak pemberian hukuman seberat-beratnya kepada para pelaku, disertai pemenuhan hak masyarakat terdampak dan penyelesaian pemulihan lingkungan di wilayah bencana.
Di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, mahasiswa menyoroti pentingnya pemerataan kesempatan kerja dan akses pendidikan berkualitas.
Pemerintah didesak menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia serta menjamin mutu pendidikan yang merata dan berkeadilan di setiap wilayah.
Sementara itu, dalam isu demokrasi dan HAM, mahasiswa menuntut penghentian tindakan represif, brutalitas, intimidasi, serta teror terhadap masyarakat.
Mereka juga mendesak penegakan hukum terhadap aparat yang melakukan kekerasan maupun penyalahgunaan kekuasaan.
