Perlindungan terhadap jurnalis dan aktivis dari praktik pembungkaman serta kriminalisasi menjadi bagian lain dari tuntutan.
Mahasiswa juga meminta pemerintah mengembalikan TNI ke barak dan menghentikan segala bentuk militerisasi di ruang sipil.
Tuntutan lainnya mencakup penindakan terhadap organisasi masyarakat maupun kelompok preman yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil.
Mahasiswa turut mendesak penegakan hukum terhadap seluruh pelaku pelanggaran HAM tanpa memandang jabatan dan golongan, penghapusan praktik impunitas kekuasaan, serta pemulihan hak-hak korban dan keluarga korban pelanggaran HAM.
Adapun dalam bidang keadilan ekonomi, mahasiswa menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Pemerintah didesak memberikan kompensasi kepada seluruh korban keracunan MBG sekaligus mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan kedua program tersebut.
Mahasiswa juga menuntut penerapan kebijakan perpajakan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuntutan ini menjadi bagian dari dorongan agar kebijakan ekonomi tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.
Presiden BEM ITS Rakan Naufal Alief mengatakan, berbagai persoalan yang disuarakan dalam aksi tersebut membutuhkan perhatian dan tanggung jawab nyata pemerintah.
Menurut dia, pembangunan semestinya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan justru melahirkan ketimpangan dan mengorbankan hak-hak rakyat.
“Kami tegaskan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja sebab di tengah janji besar dan ambisi kekuasaan, rakyat justru terus dihadapkan pada ketidakadilan,” tegas Rakan dalam aksi tersebut.
Ia menambahkan, mahasiswa memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut mengawal arah pembangunan bangsa. Aspirasi yang disampaikan diharapkan menjadi pengingat bagi pemerintah agar setiap kebijakan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Aspirasi yang kami sampaikan ini semoga menjadi pengingat bagi pemerintah agar setiap kebijakan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat,” katanya.
Melalui aksi tersebut, ITS menunjukkan komitmennya dalam membentuk mahasiswa yang kritis dan berani menyampaikan pendapat.
Kampus mendorong tersedianya ruang berekspresi bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan konstruktif, tanpa kekerasan maupun tindakan yang merusak fasilitas umum.
Komitmen tersebut sejalan dengan dukungan ITS terhadap Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.
Dukungan itu diwujudkan melalui penguatan partisipasi masyarakat, kebebasan berpendapat, serta budaya demokrasi yang bertanggung jawab.
