BERITABANGSA.ID, SURABAYA – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendorong pemerintah pusat dan daerah mempercepat penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Surabaya.
Menurutnya, standardisasi menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen.
Hal tersebut disampaikan BHS dalam kegiatan Sosialisasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bagi UMKM yang digelar Badan Standardisasi Nasional (BSN) bersama Komisi VII DPR RI di Surabaya, Jumat (4/9/2026).
BHS menilai penerapan SNI tidak hanya berkaitan dengan kepentingan produsen, tetapi juga memberikan kepastian mutu dan keamanan bagi masyarakat sebagai konsumen.
“Kita sangat mengharapkan proaktif dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Di Surabaya sendiri sudah dilakukan dan ini sangat luar biasa untuk mensosialisasikan pentingnya SNI bagi produsen maupun pelaku UMKM,” ujar BHS.
Ia menyebut, potensi UMKM di Surabaya sangat besar. Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat sekitar 106 ribu pelaku UMKM yang telah terdaftar di Kota Surabaya. Namun, program SNI Bina UMKM yang difasilitasi BSN baru menjangkau sekitar 300 pelaku usaha.
Menurut BHS, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar program standardisasi dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM.
“Program ini harusnya bisa terealisasi semuanya dan menjangkau seluruh pelaku UMKM. Harus mempunyai target untuk mempercepat UMKM di Surabaya bisa masuk ke standardisasi SNI atau SNI Bina UMKM itu sendiri,” katanya.
BHS berharap UMKM yang telah menerapkan standar dapat meningkatkan kapasitas usahanya, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas produksi. Dengan demikian, penerapan SNI dapat menjadi pintu masuk bagi UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing.
“Kita sangat mengharapkan UMKM yang sudah ber-SNI ini bisa meningkatkan produksinya dari segi quality dan quantity, sehingga dengan adanya SNI UMKM bisa naik kelas dari semua sisi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Hubungan Masyarakat BSN Sigit Wijatmiko menjelaskan bahwa program SNI Bina UMKM memberikan pendampingan tanpa biaya bagi pelaku usaha.
Pendampingan dilakukan mulai dari proses pembinaan hingga memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan.
“Untuk program SNI Bina UMKM itu gratis. Semua mulai dari pembinaan sampai nanti produksinya benar-benar dipastikan sesuai standar, terjamin mutunya, dan terjamin keamanannya. Semua akan kita bimbing secara gratis,” kata Sigit.
Ia menjelaskan, SNI Bina UMKM diperuntukkan bagi produk dengan tingkat risiko rendah. Melalui program tersebut, pelaku usaha akan mendapatkan pembinaan agar mampu menerapkan prinsip standar dalam proses produksinya.
“Untuk produk-produk yang risikonya rendah akan mendapatkan tanda SNI Bina UMKM. Kalau produknya memiliki risiko tinggi bisa langsung mengajukan sertifikasi SNI sesuai ketentuan yang berlaku,” tuturnya.
BSN menilai penerapan standardisasi menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem UMKM nasional. Selain meningkatkan kepercayaan konsumen, standar produk juga menjadi salah satu faktor yang dapat membantu UMKM memperluas akses pasar, termasuk menghadapi persaingan yang semakin terbuka.
Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti puluhan pelaku UMKM di Surabaya sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam pengembangan usaha.
