BERITABANGSA.ID, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Naniek Sudaryati Deyang, mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan yang diembannya. Keputusan tersebut diambil karena ia akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri.
Melalui pernyataan yang disampaikan lewat akun media sosial pribadinya pada Rabu (22/7/2026), Naniek menjelaskan bahwa dirinya membutuhkan penanganan medis lanjutan sekaligus memperoleh second opinion dari tim dokter di luar negeri.
“Dengan berat hati saya berpamitan kepada Bapak Presiden untuk menjalani pengobatan jantung di luar negeri. Insyaallah hari ini saya berangkat,” ujar Naniek dalam keterangannya.
Naniek mengungkapkan bahwa rencana pengunduran dirinya telah disampaikan langsung kepada Presiden. Menurutnya, Presiden memahami kondisi kesehatan yang dihadapi dan menyetujui permohonan tersebut.
Meski tidak lagi menjabat sebagai Kepala BGN, Naniek mengatakan dirinya masih diminta untuk tetap memberikan masukan serta berperan dalam pengawasan terhadap jalannya Badan Gizi Nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Naniek juga menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memiliki kepentingan politik sebagaimana isu yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa mayoritas penerima manfaat program MBG merupakan balita hingga siswa sekolah dasar yang belum memiliki hak pilih pada Pemilu 2029. Karena itu, menurutnya, anggapan bahwa program tersebut disiapkan untuk kepentingan politik tidak memiliki dasar yang kuat.
Naniek berharap masyarakat dapat terus mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis karena manfaatnya dinilai penting bagi peningkatan kualitas kesehatan dan masa depan generasi muda Indonesia.
Di akhir pernyataannya, ia mengaku bersedia tetap berkontribusi apabila diminta membantu dalam fungsi pengawasan BGN. Ia juga menyampaikan candaan bahwa dirinya lebih nyaman menjalankan tugas pengawasan dibanding mengelola anggaran secara langsung.
