BERITABANGSA.ID, MADIUN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, 9 kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT).
Hal ini menandakan praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah masih menjadi tantangan serius.
Dari sekitar 552 kepala daerah di Indonesia, jumlah itu setara dengan sekitar 1,6 persen kepala daerah yang tersandung kasus OTT KPK dalam kurun waktu 6 bulan. Artinya, rata-rata terdapat 1 – 2 kepala daerah yang terjaring OTT setiap bulan.
Adapun 9 kepala daerah yang terjaring OTT KPK selama periode tersebut meliputi Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Bupati Muara Enim Edison, Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby, serta yang terbaru Bupati Langkat Syah Afandin, yang ditangkap KPK pada Kamis, 2 Juli 2026.
Pengamat politik Supriyanto menilai, rentetan OTT tersebut menjadi sinyal bahwa upaya penegakan hukum harus diimbangi dengan penguatan sistem pencegahan korupsi di tingkat daerah.
“Fenomena ini menjadi alarm bahwa sistem pengawasan dan budaya integritas di daerah belum berjalan optimal. OTT merupakan langkah penting dalam penegakan hukum, tetapi pencegahan harus menjadi prioritas agar korupsi tidak terus berulang. Pemerintah daerah perlu memperkuat tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” ujarnya, Minggu (5/7/2026).
Menurutnya, kasus-kasus OTT yang terus terjadi harus menjadi pelajaran bagi seluruh kepala daerah agar lebih berhati-hati dalam menjalankan kewenangan, khususnya dalam pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik.
KPK sendiri menegaskan akan terus melakukan penindakan terhadap setiap dugaan tindak pidana korupsi tanpa memandang jabatan. Di sisi lain, lembaga antirasuah tersebut juga terus mendorong penguatan sistem pencegahan melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas aparatur negara.
