BERITABANGSA.ID, PASURUAN – Pemerintah kabupaten Pasuruan menggelontorkan anggaran besar di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) sejak 2024 dengan total anggaran Rp127.067.264.220 dan pada 2025 Senilai Rp131.530.779.319.
Namun penggunaan belanja diduga bagi- bagi proyek. Hal itu mencuat setelah ditemukan bukti RKA Dinas ini di dua tahun anggaran pola pengadaan dilakukan berulang dengan penyedia yang sama.
Berdasarkan dokumen TA 2024 dan 2025 terlihat bahwa Dinas BMBK Pemkab Pasuruan secara berulang mengunakan penyedia yang sama, untuk pengadaan Jasa konsultasi, rehabilitasi, pemeliharaan, belanja Mamin (Makanan dan minuman), belanja ATK (alat tulis kantor) dan belanja alat dan bahan Item lainnya dengan nilai yang terbagi – bagi dalam ratusan transaksi kecil
Sehingga patut diduga ada Mark-Up harga per Item dan ketidakwajaran harga satuan sebab ada beberapa item menunjukkan indikasi harga tidak wajar jika dibandingkan dengan harga pasar umum dan harga pembelian pemerintah lainnya
Selain itu dalam pengadaan barang, di temukan pola yang serupa pada pengadaan makanan dan minuman, yaitu pembelian Mamin, berulang dengan jenis paket yang relatif sama (nasi kotak, kue kotak, prasmanan), dalam satu tahun anggaran.
Pengadaan didominasi oleh penyedia jasa catering tertentu, yang berulang kali menjadi pelaksana pengadaan.
Harga pengadaan mamin diduga lebih tinggi dari harga pasaran, sehingga berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran serta membuka ruang praktik fee atau keuntungan tidak sah.
Begitu juga pada paket pekerjaan fisik pemeliharaan berkala jalan Bangil – Wonokerto di 2025 Senilai Rp4.105.527.259 yang dikerjakan CV Semeru Karya Perkasa dengan panjang pekerjaan 1.349 x 7 m.
Dalam pelaksanaannya tidak sesuai uraian singkat pekerjaan konsultan perencana sebab di lokasi tidak ada pekerjaan Lapis Perekat -Aston Cair/Emulsen, Laston lapis Aud (AC-WC) dan Pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC)
Paket pengadaan material jalan dan jembatan baik wilayah satu dan dua di duga telah terjadi pengurangan volume kubikasi atau mark up untuk pengadaan material pasir dan pengadaan material batu pecah, hal ini dapat diketahui setiap pengiriman material ke lokasi truk pengangkut material. Isi muatan bak truk bagian depan lebih rendah dari belakang
Selain pemecahan paket dan pembelian berulang, Juga terlihat adanya dominasi penyedia tertentu atau kelompok penyedia yang sama secara berulang mendapatkan proyek pada TA 2024 dan 2025.
Atas dasar dan bukti yang kuat media Beritabangsa.id melakukan konfirmasi tertulis kepada kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Sarinah Rostief nomor surat 27/konf/Beritabangsa/07-04-2016 namun sampai saat ini Sarinah masih membisu
Di tempat terpisah Anton Sudjatmiko, Direktur LBH LP KPK Jawa Timur, geram melihat praktik di Dinas BMBK Pasuruan, patut diduga bagi -bagi proyek hasil kolusi.
Menurutnya, kepala dinas sengaja menolak memberi jawaban atas pertanyaan wartawan, sebenarnya menabrak UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, penolakan itu sebagai pelanggaran hukum.
Miko, lantas mewarning Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo agar mengevaluasi kinerja Sarinah di Dinas BMBK karena tidak menghargai profesi wartawan.
Dalam waktu dekat, Miko akan melaporkan Sarinah atas adanya dugaan bagi – bagi proyek dan mark-up ke ranah hukum di Polda Jatim.
