BERITABANGSA.ID, BOJONEGORO – Kisruh terjadi di Olimpiade tingkat SD/MI di Kabupaten Bojonegoro. Koordinator Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak (APPA) Bojonegoro Nafidatul Himah, geram dan meminta pihak berwajib memproses hukum panitia penyelenggara, karena dinilai berdampak besar bagi mental para peserta yang masih di tingkat SD/MI.
Saat diwawancara awak media ini melalui sambungan aplikasi WhatsApp dia menjelaskan banyak siswa yang terlihat trauma akibat kejadian ini, Minggu (7/12/2025).
“Setelah membaca pemberitaan yang ramai di sosial media sepertinya panitia mengelak hanya 2000 peserta yang ikut, nyatanya di lapangan kartu peserta ada yang mencapai 8032. Ini kan berarti panitia lalai dan membohongi pihak berwajib. Saya dengar kalau panitia lapor kepolsek cuma dua ribu peserta, jelas ini ada niat panitia menipu,” terang wanita yang biasa disapa Mba Hima ini.
Dia juga melanjutkan, jika panitia ingin mengganti rugi bukan hanya ganti rugi dengan total 55.000 yang dibayarkan akan tetapi ganti rugi mental anak akibat trauma melihat kisruh yang terjadi di lokasi.
“Harusnya ganti rugi tidak hanya sesi 2 dan 3, Justru harusnya dapat ganti rugi selain uang kembali karna menyebabkan kepanikan dan trauma anak dan orang tua to, belum yang sesi 2 dan 3 yang sudah sewa kendaraan itu gimana?, untuk efek jera kayaknya panitia harus dipenjarakan jangan dunia pendidikan dan anak-anak jadi korban pencari pundi-pundi uang,” terangnya kesal.
Di sisi lain, Kepala Sekolah SD Negeri Kadipaten 1 Bojonegoro, Budiono mengatakan panitia datang awalnya menerangkan jika kegiatan yang mereka lakukan gratis tanpa dipungut biaya, namun berjalannya waktu dengan dalih seleksi murid yang lolos boleh ikut Olimpiade dan harus membayar biaya Rp55.000.
“Karna sudah menyangkut biaya saya tidak berani dan saya suruh langsung koordinasi dengan wali kelas masing-masing. Pembayaran orang tua murid langsung ke rekening ketua panitia guru tak menerima uang sama sekali,” kata Budiono.
Budiono melanjutkan kejadian ini tentu menjadi sebuah kekecewaan yang sangat luar biasa, bagaimana bisa sebuah lembaga menggelar kegiatan besar tanpa ada izin dari instansi pemerintah. Dan ini akan menjadi pembelajaran ke depan.
“Kalau dari SDN Kadipaten 1 Bojonegoro ada sekitar 100 anak yang mengikuti olimpiade ini. Karena, ada kekisruhan tadi saat saya di lokasi langsung anak-anak saya suruh pulang dan belajar untuk persiapan ulangan. Semoga kejadian seperti tidak terulang lagi di kabupaten Bojonegoro,” ujarnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
