BERITABANGSA.ID, JOMBANG – Aliansi Cipayung Plus yang terdiri dari GMNI, PMII, HMI, dan IMM beraudiensi dengan Bupati Jombang Warsubi di Pendapa Kabupaten pada Jumat (12/9/2025) siang. Pertemuan berlangsung sekitar dua jam itu membahas sejumlah isu yang tengah ramai di masyarakat.
Ketua DPC GMNI Jombang, Daffa Raihan, menyoroti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sempat memicu protes warga. Ia menilai langkah bupati memberikan keringanan pajak sudah tepat, tetapi perlu dikawal serius.
“Kami menekankan agar kebijakan ini tidak hanya seremonial. Pelaksanaannya harus diawasi agar tidak ada pungutan liar yang membebani masyarakat,” kata Daffa kepada awak media.
Isu lain disampaikan Ketua IMM Jombang, Abdul Maliki, yang menanyakan komitmen pemerintah daerah terhadap program Sekolah Rakyat, salah satu program Presiden Prabowo Subianto.
Ketua HMI Jombang, Farhan, menekankan pentingnya penuntasan persoalan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Jombang. Sementara itu, Ketua Umum PC PMII Jombang, Asrorudin, mengkritisi realisasi program prioritas daerah, termasuk Asta Cita dan program 1 Dusun 1 Wirausaha yang dinilai belum jelas mekanismenya.
“Jombang masih punya banyak pekerjaan rumah. Program yang diinisiasi bupati harus dikawal bersama, sebagai bentuk komitmen kami dalam fungsi pengawasan,” ujar Asrorudin.
Dalam pertemuan tersebut, Asrorudin menyerahkan hasil kajian internal PC PMII berjudul “Paradoks Asta Cita: Rencana Strategis dan Realitas Pembangunan Kabupaten Jombang” kepada Bupati Warsubi.
