BERITABANGSA.ID, JOMBANG – Proyek strategis rehabilitasi Bendung Karet Jatimlerek di Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, patut disoal.
Pasalnya, proyek senilai Rp279.961.000.000 dari APBN yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk—berkantor pusat di Jalan DI Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur—di bawah pengawasan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas ini diduga kuat menyimpang dari spesifikasi teknis awal.
Hasil pantauan di lokasi, dan analisis dokumen uraian pekerjaan, ditemukan sejumlah kejanggalan krusial yang tidak hanya berpotensi memicu kerugian keuangan negara, tetapi juga mengancam ketahanan pasokan air irigasi ribuan hektare lahan pertanian warga.
Material Tanah dan Uji Kelayakan Disangsikan
Pada tahap pertama pekerjaan pengaman tanggul, di lapangan tampak proses pengisian karung jumbo bag (geobag) menggunakan material tanah yang dikeruk langsung dari bekas galian tebing di sekitar area proyek.
Kondisi tanah yang dimasukkan ke dalam karung tersebut pun tampak basah dan jenuh air.
Secara kaidah teknis konstruksi sumber daya air, jumbo bag yang berfungsi sebagai struktur penahan dan badan tanggul wajib diisi menggunakan tanah uruk pilihan (borrow material) dari lokasi sumber galian (quarry) yang memiliki izin resmi serta lolos uji laboratorium tanah (soil test) guna menjamin kepadatan dan daya dukungnya.
“Jika tanggul diisi tanah galian setempat yang jenuh air tanpa melalui uji kepadatan laboratorium, risiko penurunan struktur (settlement) hingga jebolnya tanggul saat debit Sungai Brantas tinggi sangat besar. Selain itu, ini menyangkut kepatuhan kontrak,” papar Erwan Febriyanto Pengamat Konstruksi/Teknik Sipil yang tinggal di Jombang ini, saat diminta tanggapan soal konstruksi infrastruktur pengairan terkait temuan visual tersebut.
Erwan menambahkan, pemanfaatan material dari lokasi proyek memunculkan dugaan penyimpangan anggaran.
Pasalnya, dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Perintah Kerja (SPK), pengadaan tanah uruk lazimnya dihitung sebagai item pembelian dari luar lokasi proyek.
“Apabila tidak ada pembelian dari luar, volume dalam RAB harus dikoreksi. Namun jika tetap diklaim sebagai item pembelian, pelaksana dan PPK wajib membuka ke publik siapa pihak penjual tanah di area sungai tersebut dan bagaimana dasar hukumnya, apakah melibatkan Perum Jasa Tirta I atau BBWS Brantas,” ujar Erwan yang juga aktivis advokasi tanah era 2000-an ini.
Perubahan Desain ke Cor Beton dan Dugaan Kemahalan Harga
Kejanggalan berlanjut pada pekerjaan utama proyek. Mengacu pada dokumen uraian pekerjaan, rehabilitasi ini sejatinya bertujuan memulihkan fungsi bendung karet pertama di Sungai Brantas—yang dibangun pada 1989–1992 dan sempat direhabilitasi pada 2016—setelah kebocoran pada bentang karet nomor 6 menurunkan elevasi muka air sehingga gagal menyuplai Intake Saluran Irigasi Jatimlerek.
Namun, hingga pertengahan November 2026, progres fisik penggantian karet bendung diperkirakan baru berjalan sekitar 30 persen. Lebih jauh lagi, bagian bendung karet yang mengalami kerusakan justru tidak diganti dengan material karet baru sebagaimana rencana awal, melainkan dimatikan dan ditutup menggunakan konstruksi cor beton permanen.
Secara kalkulasi biaya konstruksi, pembuatan struktur beton permanen jauh lebih murah dibandingkan pengadaan serta pemasangan unit bendung karet pabrikan. Perubahan metode kerja ini memicu dugaan terjadinya kemahalan harga (mark-up) apabila selisih biaya tersebut tidak dipangkas melalui adendum kontrak secara akuntabel.
Di sisi lain, perubahan dari sistem karet yang fleksibel mengatur elevasi air menjadi beton mati dikhawatirkan mengubah pola aliran dan sedimentasi sungai di bagian hulu.
Petani Cemas Pasokan Air Irigasi Terganggu
Lambatnya progres pekerjaan utama serta perubahan desain teknis tersebut memicu keresahan di kalangan petani pengguna air di wilayah hilir Bendung Jatimlerek.















