BERITABANGSA.ID, SURABAYA – Perguruan tinggi Indonesia dituntut mengubah orientasi pelaksanaan Tri Darma agar tidak berhenti pada kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian yang berjalan secara terpisah.
Persoalan nyata di tengah masyarakat perlu menjadi titik awal pengembangan riset dan pembelajaran. Gagasan tersebut menjadi salah satu pijakan dalam rancangan Cetak Biru Perguruan Tinggi Berdampak 2045 yang dipaparkan pada hari terakhir Konferensi Puncak Perguruan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026.
Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI), Garuda Wiko, menyampaikan rancangan tersebut dalam sesi pleno di Gedung Airlangga Convention Center (ACC), Kampus MERR-C Universitas Airlangga (UNAIR), Jumat (13/11/2026).
Dokumen itu merangkum berbagai masukan dari para pemimpin perguruan tinggi selama pelaksanaan KPPTI 2026, sekaligus diselaraskan dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) serta arahan Presiden Republik Indonesia.
Menurut Garuda, rumusan cetak biru saat ini masih disusun dalam bentuk narasi kualitatif. Tahap tersebut menjadi fondasi sebelum pemerintah dan pemangku kepentingan menetapkan sasaran kuantitatif, termasuk proyeksi pemeringkatan perguruan tinggi di tingkat global dan rasio partisipasi mahasiswa.
Salah satu perubahan mendasar yang ditawarkan dalam dokumen tersebut menyangkut alur pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
Selama ini, pendidikan umumnya menjadi titik awal, kemudian dilanjutkan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ke depan, pola tersebut dinilai perlu diubah dengan menempatkan persoalan masyarakat sebagai landasan utama.
“Kalau kita bicara tentang berdampak, alur utamanya harus dibalik, mulai dari pengabdian kepada masyarakat untuk memotret persoalan nyata, baru diturunkan menjadi penelitian dan memperkaya pendidikan di kelas. Dengan begitu, ilmu dan prasarana riset yang disiapkan akan bekerja jauh lebih presisi,” ujar Garuda.
Usulan visi Cetak Biru Perguruan Tinggi Berdampak 2045 diarahkan pada pembentukan ekosistem pendidikan tinggi Indonesia yang unggul, inklusif, berintegritas, dan berdaya saing global.
Ekosistem tersebut diharapkan mampu melahirkan talenta, pengetahuan, inovasi, serta kebijakan yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Untuk mencapai visi tersebut, rancangan cetak biru menetapkan empat klaster strategis yang dijabarkan ke dalam delapan program prioritas.
Agenda transformasi mencakup penguatan tata kelola perguruan tinggi, akselerasi digital, pembentukan konsorsium inovasi industri berbasis riset, serta pengembangan program link and match dan adopsi inovasi.
Selain itu, perhatian diarahkan pada perluasan akses dan mobilitas pendidikan tinggi, penguatan skema pembiayaan, serta peningkatan jejaring kerja sama antarlembaga.
Dalam klaster kemitraan dan hilirisasi daerah, Garuda menekankan pentingnya menjadikan persoalan lokal sebagai dasar pengembangan riset perguruan tinggi.
Keberadaan kampus di berbagai wilayah dinilai memberikan peluang untuk mengoptimalkan potensi daerah sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat melalui inovasi berbasis penelitian.
Ia mendorong pembentukan konsorsium inovasi wilayah yang mengedepankan kolaborasi riset dan berbagi sumber daya atau resource sharing ant perguruan tinggi. Skema tersebut memungkinkan setiap kampus berkontribusi berdasarkan keunggulan dan potensi wilayahnya.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain kemaritiman di kawasan timur Indonesia, energi dan mineral di Sulawesi, perkapalan dan kelautan di Surabaya, serta sektor industri di Kalimantan.
Pelaksanaan misi kewilayahan tersebut dirancang melalui beberapa tahapan. Prosesnya dimulai dengan diagnosis kebutuhan wilayah, dilanjutkan perencanaan kolaboratif portofolio riset terapan, uji coba di lapangan, transfer teknologi, hingga evaluasi dampak dan replikasi model ke daerah lain.
“Saat ini universitas tidak perlu memiliki segalanya. Melalui konsorsium dan resource sharing antarperguruan tinggi di wilayah masing-masing, akselerasi riset terapan dan transfer teknologi untuk menjawab kebutuhan daerah akan berjalan jauh lebih cepat dan efektif,” jelas Garuda.
Rancangan cetak biru tersebut juga menetapkan tahapan transformasi pendidikan tinggi hingga 2045. Penataan awal dimulai pada 2025, kemudian dilanjutkan konsolidasi kelembagaan pada 2026-2029. Tahap berikutnya mencakup perluasan model kolaborasi pada 2030-2034, akselerasi ekspansi internasional pada 2035-2039, serta pemantapan institusi dan evaluasi dampak menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam pemaparan tersebut, Garuda juga menyoroti sejumlah sasaran nasional yang hendak dicapai melalui implementasi cetak biru.
Sasaran itu meliputi pemerataan akses pendidikan tinggi, peningkatan angka partisipasi kasar (APK), pengurangan ketimpangan, serta peningkatan produktivitas dan pembangunan nasional.
