Oleh: Aqila Berlian Zalia dan Karin Nasywa Khalisah*
Opsen pajak adalah tambahan pungutan pajak daerah yang besarnya dihitung dengan persentase tertentu dari pajak kendaraan bermotor (PKB) yang terutang. Pemerintah pusat menetapkan skema ini mulai berlaku sejak Januari 2025.
Istilah “opsen” diperkenalkan lewat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) sehingga wajar bila banyak masyarakat belum akrab dengannya. Padahal, konsep opsen sendiri bukan hal baru di dunia. Sejumlah negara, seperti Amerika Serikat dan Kanada, sudah lebih dulu menerapkannya.
Secara umum, opsen dikenal juga sebagai piggyback tax, yaitu pajak yang tarif dan pemungutannya diatur di tingkat lokal, tetapi memanfaatkan basis pajak yang sudah ada sebelumnya. Skema ini dipandang sebagai salah satu alternatif paling menjanjikan untuk menekan ketimpangan fiskal vertikal, sebab pemerintah daerah mendapat kewenangan yang lebih besar dalam memungut pajak.
Di Indonesia, mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) PKB yang berlaku sebelumnya kerap menghadapi kendala. Hal ini karena penerimaan PKB terlebih dahulu masuk ke kas pemerintah provinsi, kemudian dialokasikan dan dibagikan kepada pemerintah kabupaten/kota melalui mekanisme DBH. Proses tersebut melibatkan prosedur birokrasi yang cukup panjang sehingga penyaluran dana ke kabupaten/kota sering mengalami keterlambatan. Dengan adanya Opsen PKB, penerimaan pajak berpotensi disalurkan secara lebih efisien karena bagian penerimaan yang menjadi hak kabupaten/kota dapat langsung masuk ke kas daerah masing-masing tanpa harus melalui mekanisme pembagian DBH dari pemerintah provinsi.
Sejalan dengan hal tersebut, perlu digarisbawahi bahwa Opsen PKB bukanlah pajak baru, melainkan sebuah skema yang mengubah cara pembagian penerimaan PKB antara provinsi dan kabupaten/kota. Pencatatan penerimaan opsen sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) turut memperkuat kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota. Daerah juga mendapat kepastian penerimaan dan keleluasaan yang lebih besar dalam menggunakannya untuk belanja. Selain itu, pembagiannya menjadi lebih transparan, tanpa menambah beban pajak masyarakat secara langsung.
Opsen PKB dibayarkan bersamaan dengan PKB pokok, baik pada pembayaran tahunan maupun lima tahunan, dengan besaran sebesar 66% dari PKB yang terutang. Meskipun demikian, penerapan Opsen diimbangi dengan penurunan tarif PKB. Berdasarkan Pasal 10 UU No. 1 Tahun 2022, tarif PKB untuk kepemilikan kendaraan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 1,2%, lebih rendah dibandingkan ketentuan sebelumnya yang mencapai 2%. Penyesuaian ini dilakukan agar penerapan Opsen tidak serta-merta meningkatkan beban pajak yang harus ditanggung masyarakat.
Sebagai contoh, jika PKB terutang sebesar Rp1.000.000, opsennya adalah 66% × Rp1.000.000 = Rp660.000 sehingga total yang dibayar menjadi Rp1.660.000.
Rincian ini dapat dilihat langsung oleh wajib pajak pada kolom Opsen PKB di Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) atau Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) yang biasanya tercetak di bagian belakang lembar pajak STNK.
Dengan demikian, opsen PKB merupakan mekanisme pembagian penerimaan pajak yang bertujuan memperkuat kemandirian fiskal pemerintah kabupaten/kota melalui penerimaan PAD yang lebih pasti dan transparan. Meskipun bukan pajak baru, wajib pajak tetap perlu memahami cara perhitungan dan pembayarannya agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan tepat.
References
Budihardja, B. R. T., Maharani, A., & Putri, N. S. (2025). Peran Skema Opsen Pajak (Piggyback Tax System) Dalam Penguatan Desentralisasi Fiskal. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 9(1).
Salim, A., Nasution, M., Sihombing, E.N.A.M. (2026). Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Melalui Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Utara. Journal of Science and Social Research, IX.
Anggoro, D. D., Indriani, & S.R, R. A. A. A. H. (2023). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Universitas Brawijaya Press.
Kusumaningrum, D., Sari, S., Reminda, A. D., Dogi, D. C. P., & Keumala, D. (2026). Buku Ajar Perpajakan. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Bapenda Jabar. (2017, March 1). Alur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Diakses pada 28 Oktober 2026, dari https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/03/01/alur-pembayaran-pajak-kendaraan-bermotor/
(*) Penulis adalah Mahasiswi Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi beritabangsa.id
