Sistem tersebut memeriksa aspek teknis, sedangkan AI menyusun draf penilaian berdasarkan kriteria dan bukti kode yang ditemukan.
Hasil pemeriksaan selanjutnya ditinjau dosen sebelum nilai akhir ditetapkan. Dengan pembagian peran tersebut, proses evaluasi dapat berlangsung lebih efisien tanpa menghilangkan kewenangan dosen dalam menentukan hasil akademik.
“Dosen kemudian punya waktu lebih banyak untuk merancang, meninjau, dan memutuskan hasil dari AI tersebut,” ujar Edya.
Sistem itu telah diterapkan terhadap 68 mahasiswa dalam dua kelas paralel dengan 14 praktikum mingguan. Dari lima tugas yang dievaluasi, empat di antaranya memenuhi target penerbitan nilai maksimal tujuh hari setelah tenggat pengumpulan.
Edya menegaskan, penggunaan AI dalam pengerjaan tugas juga harus disertai ketentuan yang jelas. Mahasiswa perlu memahami batas pemanfaatan teknologi dan tetap bertanggung jawab terhadap proses maupun hasil pekerjaan yang dikumpulkan.
“Mahasiswa harus mematuhi ketika ada penggunaan AI dia menggunakannya sejauh mana,” pungkas Edya.
Di luar persoalan tata kelola teknologi, relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri juga menjadi perhatian dalam forum tersebut.
Komisi I Dewan Pendidikan Tinggi (DPT), Sudarso, memaparkan hasil kajian mengenai kebutuhan industri, profil lulusan, serta kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki lulusan perguruan tinggi dan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan.
Hasil kajian menunjukkan 73,4 persen perusahaan menilai kompetensi lulusan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri.
Di sisi lain, 92,3 persen perusahaan menyatakan merekrut lulusan baru, sementara 81,7 persen menilai kebutuhan keterampilan tenaga kerja berubah dengan cepat, terutama akibat digitalisasi dan perkembangan AI.
Kajian tersebut juga mencatat 59,3 persen lulusan memperoleh pekerjaan pertama dalam waktu kurang dari tiga bulan.
Namun, kecepatan memperoleh pekerjaan belum serta-merta menunjukkan kesesuaian pekerjaan dengan bidang studi ataupun kesiapan lulusan menghadapi tuntutan dunia kerja.
Sudarso menjelaskan, perusahaan tidak hanya mempertimbangkan kemampuan teknis atau hard skill dalam merekrut tenaga kerja.
Keterampilan nonteknis atau soft skill juga menjadi aspek yang diharapkan industri dari lulusan perguruan tinggi.
“Bahwa tempat yang nyata dari sudut pandang industri itu sebenarnya di samping hard skill yang dibutuhkan, tapi juga soft skill yang mereka harapkan,” kata Sudarso.
Temuan tersebut menjadi perhatian dalam pengembangan pendidikan tinggi yang lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan dunia kerja.
Kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan industri diperlukan untuk menyelaraskan capaian pembelajaran dengan keterampilan kritis, transformatif, dan digital.
Keterlibatan industri dalam perancangan pembelajaran, penyediaan program magang, serta pelaksanaan proyek praktik bagi mahasiswa menjadi bagian dari upaya memperkecil kesenjangan kompetensi.
Agenda tersebut juga sejalan dengan semangat Diktisaintek Berdampak dalam mendorong pendidikan tinggi yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
