Menurut Unggul, perguruan tinggi perlu memastikan standardisasi dan integrasi data sebelum mengembangkan berbagai produk berbasis kecerdasan buatan.
Tanpa fondasi data yang jelas, penerapan AI berisiko menghasilkan informasi dan keputusan yang tidak akurat.
“Jika manusia saja masih bingung dengan definisi dan validitas datanya, bagaimana mungkin kita melatih AI dengan benar? Transformasi digital harus dimulai dari satu data yang terstandar dan terintegrasi agar mampu menopang pengambilan keputusan strategis sekaligus inovasi pembelajaran,” ujar Unggul.
Perspektif lain disampaikan Yulistia yang menguraikan strategi transformasi digital UMDP melalui tiga aspek, yakni kesiapan sumber daya manusia atau AI readiness, tata kelola yang bertanggung jawab atau AI governance, serta dampak pemanfaatan teknologi bagi masyarakat atau AI impact.
Di Sumatera Selatan, UMDP mengarahkan riset terapan dosen dan mahasiswa untuk menjawab sejumlah persoalan daerah. Beberapa di antaranya pengembangan sistem deteksi titik panas kebakaran hutan dan lahan berbasis data satelit, aplikasi pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM bernama Wongkito Halal, serta program literasi AI yang telah menjangkau 850 guru sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
Yulistia menilai transformasi AI di lingkungan pendidikan tinggi perlu dirancang secara inklusif agar manfaatnya tidak berhenti pada lingkungan internal kampus.
“Transformasi AI di perguruan tinggi harus inklusif dan bertanggung jawab. Inovasi teknologi yang dikembangkan kampus tidak boleh hanya dinikmati kalangan internal, tetapi harus hadir memberi solusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” ungkapnya.
Adapun Wisnu Jatmiko menyoroti kesiapan infrastruktur riset dan pentingnya kedaulatan digital dalam menghadapi perkembangan AI. Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer UI tersebut juga mendorong penetapan standar literasi minimum AI bagi seluruh sivitas akademika.
Menurut Wisnu, perguruan tinggi perlu memiliki pedoman penggunaan AI yang dibedakan berdasarkan peran dosen dan mahasiswa. Selain itu, pembentukan gugus tugas institusi diperlukan untuk mengawal penerapan teknologi tersebut agar tetap sesuai dengan prinsip akademik.
“Seluruh sivitas akademika harus memiliki standar literasi minimum terkait AI. Di saat yang sama, kita wajib menjaga kedaulatan digital dan memastikan pemanfaatan AI tetap berada di bawah kendali manusia (human in the loop) sebagai alat bantu, bukan pengganti keputusan akademik,” tutur Wisnu.
