BERITABANGSA.ID, SURABAYA – Perguruan tinggi tidak bisa lagi berjalan sendiri dalam menghadapi persoalan pembangunan. Pemerintah mendorong pembentukan konsorsium antarkampus untuk menyatukan kepakaran, sumber daya, dan hasil riset agar lebih efektif menjawab kebutuhan masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan, dalam Keynote Speech Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 di Universitas Airlangga (UNAIR), Kamis (12/11/2026).
Fauzan menilai, potensi perguruan tinggi Indonesia untuk berkontribusi terhadap pembangunan sebenarnya cukup besar. Namun, pola pengelolaan yang cenderung berjalan sendiri-sendiri membuat kapasitas dan kepakaran antarkampus belum dimanfaatkan secara optimal.
“Saat ini barangkali kecenderungan tata kelola perguruan tinggi kita masih bekerja sendiri, sudah waktunya kita bekerja bersama, membangun satu ekosistem di dalam perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang ada di daerah masing-masing,” ujar Fauzan.
Menurut dia, konsorsium dapat menjadi wadah bagi perguruan tinggi dengan kapasitas berbeda untuk saling melengkapi.
Kampus yang memiliki keunggulan pada bidang tertentu dapat berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain dalam pengembangan pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.
Bentuk kerja sama tersebut dapat berupa pertukaran mahasiswa dan dosen, penelitian bersama, program dosen tamu, hingga pengembangan kurikulum kolaboratif.
Selain memperkuat kualitas akademik, pola kolaborasi ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan tinggi.
Fauzan menegaskan, konsorsium tidak boleh hanya melibatkan perguruan tinggi besar. Kampus dengan kapasitas kecil dan menengah juga perlu mendapatkan ruang kolaborasi agar peningkatan kualitas pendidikan tinggi tidak terkonsentrasi pada institusi tertentu.
Persoalan kesenjangan mutu pendidikan tinggi menjadi salah satu tantangan yang disoroti dalam paparannya. Dari 2.839 perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), sebanyak 176 perguruan tinggi telah terakreditasi unggul, 823 terakreditasi baik sekali, dan 1.458 terakreditasi baik.
Tantangan lainnya berkaitan dengan relevansi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 mencatat tingkat kemiskinan nasional mencapai 8,25 persen atau sekitar 23,35 juta orang. Sementara tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 4,65 persen atau sekitar 7,28 juta orang.
Dalam kesempatan tersebut, Fauzan juga menyinggung sekitar 1,01 juta lulusan sarjana yang masih menganggur. Kondisi ini, menurut dia, menjadi alasan bagi perguruan tinggi untuk terus menyesuaikan proses pendidikan dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja.
Keberhasilan perguruan tinggi, dengan demikian, tidak cukup diukur dari aktivitas akademik dan penyelenggaraan pendidikan.
Kontribusi nyata dalam menjawab persoalan pembangunan juga menjadi bagian penting dari tanggung jawab institusi pendidikan tinggi.
Fauzan turut memaparkan enam mandat Presiden Prabowo Subianto bagi perguruan tinggi. Mandat tersebut meliputi penciptaan sumber daya manusia unggul, penguatan penguasaan sains dan teknologi, pengembangan riset dan hilirisasi industri, serta penyediaan solusi atas berbagai persoalan masyarakat.
Perguruan tinggi juga diharapkan berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan negara dan menghasilkan lulusan yang berintegritas, memiliki semangat nasionalisme, serta berpihak kepada masyarakat.
Sebagai contoh penerapan kolaborasi antarkampus, Fauzan mengangkat program Gerakan Tuntas Stunting dan Kemiskinan (Gentaskin) di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mulai dikembangkan sejak awal 2025.
Program tersebut melibatkan perguruan tinggi negeri dan swasta, pemerintah daerah, serta dunia usaha dan dunia industri. Kolaborasi ini diarahkan untuk mendukung penanganan persoalan stunting dan kemiskinan melalui pemanfaatan kepakaran serta hasil riset perguruan tinggi.
Dalam pelaksanaannya, perguruan tinggi didorong mengambil peran melalui pendampingan masyarakat dan penerapan hasil penelitian sesuai kebutuhan daerah.
Model tersebut sekaligus membuka peluang bagi kampus untuk menggabungkan kapasitas dan keahlian dalam menangani persoalan pembangunan.
Fauzan berharap pengalaman Gentaskin di NTT dapat menjadi rujukan bagi daerah lain. Ia menilai setiap daerah memiliki karakteristik persoalan dan potensi yang berbeda sehingga bentuk konsorsium perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
“Kami menginginkan problem-problem sosial di daerah, mulai dari problem permanen, tidak permanen, semi permanen, bisa diatasi oleh perguruan tinggi. Maka menurut saya, perguruan tinggi harus hadir di tengah-tengah penderitaan kehidupan masyarakat,” tegas Fauzan.
Ia pun mengajak pimpinan perguruan tinggi membangun kerja sama yang lebih luas, tidak hanya dengan sesama kampus, tetapi juga pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
Penguatan konsorsium tersebut diharapkan memperluas pemanfaatan hasil riset dan inovasi perguruan tinggi dalam menyelesaikan persoalan pembangunan di daerah.
Upaya ini juga menjadi bagian dari penguatan peran pendidikan tinggi dalam mendukung Asta Cita dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.
