BERITABANGSA.ID, PROBOLINGGO – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Tapal Kuda Nusantara (TKN) menginstruksikan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk menggelar aksi penolakan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming.
Seruan DPP Tapal Kuda Nusantara ini menyikapi dinamika politik nasional yang mengancam posisi Wakil Presiden Gibran.
Ketua Umum DPP TKN, Prasetyo Eko Karso, menegaskan seruan itu merupakan sikap resmi organisasi.
Kata dia seluruh jajaran organisasi, mulai tingkat wilayah hingga cabang, perlu membangun koordinasi, menyatukan sikap, menyampaikan aspirasi memakai jalur demokrasi yang sah.
DPP TKN meminta setiap DPW dan DPC menyikapi persoalan ini secara serius, terukur, dan bertanggung jawab. Aksi yang dilakukan tidak boleh keluar dari koridor hukum, ketertiban umum, dan etika demokrasi.
“Kami mengingatkan jajaran yang ada di bawah agar dalam menyikapi persoalan ini tetap mengedepankan etika demokrasi yang tentunya dilandasi kepentingan masyarakat. Setiap langkah dan tindakan harus dilakukan secara bertanggung jawab,” tegas Prasetyo Eko Karso, Kamis (5/11/2026).
Ia mengingatkan bahwa pemberhentian atau pemakzulan Wakil Presiden bukan semudah membalikkan tangan hanya berdasar tekanan kelompok politik tertentu. Namun, harus memakai mekanisme konstitusional.
Karena itu, TKN mendorong seluruh kader dan pengurus di daerah agar secara terbuka, tidak terprovokasi menggelar aksi.
Instruksi DPP ini guna memperkuat komunikasi dan konsolidasi dan menjadi aspirasi ke pusat.
Prasetyo menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab menjaga keamanan, persatuan, dan kondusivitas masyarakat.
“Sampaikan aspirasi dengan cara yang sah, damai, dan bermartabat. Jangan sampai perbedaan pandangan justru memicu perpecahan di tengah masyarakat,” lanjutnya.
Saat ini DPP belum menetapkan tanggal, lokasi, sasaran aksi, serta jumlah DPW dan DPC yang akan terlibat aksi. Diperkirakan ada sekitar 5.000-10.000 personel TKN ikut aksi.
Kata Eko, dinamika politik nasional boleh memanas, tetapi pemakzulan harus mengacu pasal 7A dan 7B UUD 1945.
