Menurut Bayu, aspek yang diperiksa antara lain legalitas hukum perusahaan, izin usaha seperti NIB sesuai bidang usaha, NPWP, serta persyaratan perpajakan yang dipersyaratkan.
“Penawar dengan harga termurah bisa langsung digugurkan jika gagal dalam tahap ini,” ujarnya lagi.
Selain legalitas, pengalaman perusahaan juga menjadi bagian dari persyaratan kualifikasi sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
Namun, pengalaman tersebut bukan merupakan nilai tambahan untuk mengalahkan peserta lain dalam sistem penilaian teknis. Dalam tender dengan sistem gugur, yang diperiksa adalah terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang telah ditetapkan.
Untuk tender dengan pascakualifikasi, ketentuan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 mengatur bahwa kualifikasi dilakukan bersamaan dengan evaluasi penawaran dengan menggunakan sistem gugur.
Bayu juga menyoroti aspek yang sering luput dari perhatian publik, yakni metode evaluasi yang digunakan dalam suatu pengadaan.
Menurutnya, metode evaluasi bergantung pada jenis pengadaan dan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
Perpres Nomor 46 Tahun 2025 mengenal beberapa metode evaluasi penawaran untuk Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya, yaitu sistem nilai, penilaian biaya selama umur ekonomis, dan harga terendah.
Namun, tidak semua metode tersebut digunakan dalam setiap tender.
Khusus paket peningkatan Jalan PB Sudirman, dokumen pemilihan secara tegas menetapkan metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, dan Kontrak Harga Satuan.
Dengan demikian, pada paket tersebut tidak digunakan sistem penilaian dengan pembobotan nilai teknis dan harga seperti misalnya 60 persen teknis dan 40 persen harga.
Artinya, peserta tidak memperoleh nilai tambahan hanya karena mempunyai pengalaman lebih banyak, personel lebih berpengalaman, atau keunggulan teknis lainnya. Persyaratan teknis harus dipenuhi terlebih dahulu, kemudian harga menjadi dasar pemeringkatan sesuai mekanisme yang ditetapkan.
Dipertanyakan. Yang tak kalah penting adalah kewajaran harga.
Harga penawaran yang rendah bukan otomatis menjadi keunggulan tanpa dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk Paket Peningkatan Jalan PB Sudirman, penawaran yang berada di bawah 80 persen HPS masuk dalam mekanisme evaluasi kewajaran harga.
Peserta dapat diminta memberikan penjelasan dan pembuktian mengenai harga yang ditawarkan, termasuk analisis harga satuan dan bukti harga satuan dasar yang digunakan.
