BERITABANGSA.ID, BANGKALAN – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Moch Musleh Bahri, menegaskan komitmennya untuk tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan, sekaligus menghormati peran pers sebagai pilar demokrasi.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya berbagai tanggapan terkait edaran pedoman bagi kepala sekolah dalam melayani wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik.
Menurut Musleh, edaran itu tidak dimaksudkan untuk membatasi kerja jurnalistik maupun menghalangi akses informasi publik. Sebaliknya, pedoman tersebut dibuat sebagai panduan agar pihak sekolah dapat bersikap profesional ketika berhadapan dengan pihak yang mengatasnamakan wartawan.
“InsyaAllah semangat kami tetap sama. Edaran ini juga mengingatkan agar pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan terus mendorong seluruh sekolah menerapkan tata kelola yang baik dan terbuka, terutama dalam penggunaan anggaran pendidikan.
Menurutnya, peran pers sangat strategis dalam mengawal pembangunan dan harus dihormati sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kritik dan masukan justru kami butuhkan sebagai bahan evaluasi agar bisa terus berbenah. Selama ini hubungan kami dengan media juga berjalan baik,” tegasnya.
Musleh berharap adanya kesamaan persepsi antara pihak sekolah, Dinas Pendidikan, dan insan pers sehingga tercipta sinergi yang positif demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Bangkalan.
Sementara itu, Ketua Umum LSM PAKIS, Abdurrahman Tohir, menilai substansi imbauan tersebut seharusnya disampaikan dengan cara yang lebih tepat dan tidak dipublikasikan secara terbuka.
Menurutnya, setiap pernyataan yang dipublikasikan ke ruang publik akan menjadi konsumsi masyarakat dan terbuka untuk dikaji maupun dikritisi.
“imbauan seperti itu justru terkesan membenturkan kepala sekolah dengan insan pers dan pegiat pengawasan. Ini menunjukkan gaya pimpinan yang kurang bertanggung jawab terhadap bawahannya,” tegas Abdurrahman.
Ia menambahkan, masyarakat lebih membutuhkan langkah konkret yang berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik daripada sekadar pernyataan normatif.
“Saran saya, lebih berhati-hatilah dalam memimpin. Jangan hanya pintar berbicara tanpa bukti nyata. Kalau terus begini, bisa-bisa guru enggan menjadi kepala sekolah, dan indeks pendidikan serta IPM Bangkalan justru makin menurun,” pungkasnya.
