BERITABANGSA.ID, TULUNGAGUNG – Penyidikan terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) dan ajudan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca OTT, terus berkembang.
Penyidik KPK menggeledah sejumlah kantor strategis di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tulungagung.
Pertama, Tim penyidik KPK, pada Jumat (17/4/2026) pukul 08.00 WIB menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung.
Penggeledahan ini diduga kuat terkait pengumpulan barang bukti tambahan, terutama dokumen proyek, aliran anggaran, serta bukti transaksi yang menguatkan konstruksi perkara dugaan tindak pidana korupsi itu.
Beberapa ruangan penting tak luput dari pemeriksaan. Penyidik tampak keluar masuk membawa koper dan beberapa berkas yang diduga berisi dokumen penting. Selain itu, perangkat elektronik seperti komputer dan penyimpanan data juga turut diamankan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Tak hanya itu KPK juga memanggil 34 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berkumpul di Ruang Praja Mukti Pemkab Tulungagung. Pertemuan tersebut dalam bentuk sosialisasi serta pembinaan khusus bagi pejabat teras.
Ahmad Mugiyono selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Tulungagung membenarkan atas pemanggilan secara kolektif, iya menyatakan seluruh pimpinan OPD, serta pejabat Eselon II hadir memenuhi panggilan KPK di berikan sosialisasi serta pembinaan.
“Memang benar tadi ada undangan dari penyidik KPK di tujukan ke seluruh pimpinan OPD guna sosialisasi serta pembinaan, pejabat Eselon II turut dipanggil satu-persatu diruangan untuk mendapatkan arahan secara personal selama 30 menit per orang,” jelasnya.
Langkah penggeledahan ini menjadi sinyal bahwa KPK tidak berhenti pada operasi tangkap tangan semata, melainkan menelusuri lebih dalam kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain, termasuk pejabat di lingkup teknis maupun pengelolaan keuangan daerah.
Sejumlah sumber menyebutkan, fokus penyidikan mengarah pada proyek-proyek infrastruktur yang dikelola oleh PUPR serta mekanisme pencairan anggaran yang berada di bawah kendali BPKAD. Hal ini membuka potensi adanya praktik sistematis dalam pengondisian proyek maupun pengaturan keuangan daerah.
Sementara itu, aktivitas pelayanan di kedua instansi tersebut sempat terganggu akibat proses penggeledahan. Aparatur sipil negara terlihat kooperatif dan mengikuti seluruh proses yang dilakukan oleh penyidik KPK.
Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum memberikan keterangan resmi secara rinci terkait temuan dalam penggeledahan tersebut.
Namun, publik menaruh harapan besar agar pengusutan kasus ini dilakukan secara transparan dan menyeluruh, guna membongkar praktik korupsi yang diduga telah merugikan keuangan daerah.
Terkait pengembangan kasus ini dipastikan akan terus bergulir dan menjadi sorotan, mengingat dampaknya tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tulungagung.
