BERITABANGSA.ID, SURABAYA – Pemerintah terus mengakselerasi program pembangunan keluarga sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana 2026 yang digelar Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Timur, Kamis (9/4/2026).
Mengusung tema transformasi kelembagaan dalam mendukung program prioritas presiden, forum ini menjadi ajang konsolidasi lintas sektor.
Pesertanya melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) KB kabupaten/kota, Bappeda, unsur organisasi daerah, hingga mitra kerja strategis.
Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Jawa Timur, Sukamto, menegaskan Rakorda bukan sekadar agenda rutin.
Forum ini menjadi ruang evaluasi sekaligus penyelarasan strategi agar implementasi program 2026 lebih terarah dan berdampak.
“Rakorda ini momentum penting untuk mengukur capaian tahun sebelumnya sekaligus menyatukan langkah ke depan agar pelaksanaan program Bangga Kencana semakin optimal,” ujarnya.
Ia memaparkan, kolaborasi lintas sektor mulai menunjukkan hasil signifikan. Total Fertility Rate (TFR) Jawa Timur kini berada di angka 1,96. Sementara prevalensi stunting berhasil ditekan menjadi 14,7 persen, turun dari posisi di atas 17 persen pada 2023.
Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari komitmen pemerintah daerah yang telah menyusun peta jalan pembangunan kependudukan dan keluarga secara lebih sistematis dan berkelanjutan.
Di sisi lain, BKKBN juga mengakselerasi dukungan terhadap program prioritas nasional melalui Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menyasar kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
Distribusi program melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mencapai 64 persen. Di lapangan, sebanyak 93.729 Tim Pendamping Keluarga turut dikerahkan sebagai ujung tombak intervensi, termasuk dalam penyaluran MBG.
Namun demikian, Sukamto mengingatkan bahwa tantangan belum sepenuhnya selesai. Persoalan stunting masih berkaitan erat dengan faktor non-gizi, salah satunya praktik pernikahan usia dini yang masih ditemukan di sejumlah wilayah, seperti kawasan Tapal Kuda dan Malang Raya.
“Penanganan stunting tidak bisa parsial. Harus multisektor, termasuk edukasi sosial untuk menekan perkawinan usia dini,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Imam Hidayat, memastikan pemerintah daerah tetap sejalan dengan kebijakan pusat, khususnya dalam peningkatan kualitas keluarga.
Ia menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, terutama bagi kabupaten/kota yang masih membutuhkan intervensi lebih intensif.
“Sinergi antar-OPD harus terus diperkuat agar program berjalan selaras dan saling menguatkan,” katanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Jawa Timur, Sufi Agustini, menambahkan bahwa tren penurunan stunting merupakan hasil kerja kolektif yang terus diperkuat melalui pendekatan edukatif dan preventif.
Fokus intervensi diarahkan pada peningkatan pemahaman keluarga, khususnya pada ibu hamil dalam periode 1.000 hari pertama kehidupan yang menjadi fase krusial tumbuh kembang anak.
“Tahun ini angkanya sudah turun sekitar 14 persen. Kami optimistis bisa terus ditekan melalui penguatan sosialisasi, advokasi, dan pendampingan keluarga,” ujarnya.
Rakorda ini juga menjadi ruang sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota agar arah pembangunan kependudukan berjalan lebih terintegrasi di seluruh wilayah Jawa Timur.
