BERITABANGSA.ID, BOJONEGORO — Kegiatan study tour ke Bali yang diselenggarakan SMA Negeri 3 Bojonegoro menuai polemik. Sejumlah wali murid mengeluhkan beban biaya yang dinilai memberatkan, bahkan di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Keluhan mencuat setelah adanya dugaan bahwa sebagian wali murid terpaksa tetap mengikuti program tersebut, meski mengalami keterbatasan finansial. Informasi yang dihimpun menyebutkan, sebelum kegiatan berlangsung, wali murid telah diminta menandatangani pernyataan terkait keikutsertaan.
“Kami sebenarnya ingin protes, tapi sudah terlanjur tanda tangan. Mau tidak mau harus mencarikan pinjaman demi anak,” ujar salah satu wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Tak hanya itu, ada pula wali murid yang mengaku kesulitan menarik kembali uang yang telah disetorkan ketika anaknya batal berangkat. Alasannya, dana tersebut disebut sudah masuk ke pihak travel.
Di sisi lain, muncul dugaan adanya syarat pelunasan sumbangan pendidikan sebelum siswa diperbolehkan mengikuti keberangkatan. Hal ini semakin memberatkan, khususnya bagi keluarga kurang mampu.
Bahkan, beredar informasi adanya skema pembayaran dengan memanfaatkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai solusi bagi siswa yang belum mampu melunasi biaya.
“Kalau saya belum bayar, karena anak saya dapat PIP,” ungkap wali murid.
Di pihak lain, saat dikonfirmasi awak media SMA Negeri 3 Bojonegoro melalui Humas, Farid mengatakan Gubernur Jawa Timur (Jatim) melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memperbolehkan dan tidak melarang adanya study tour namun, tidak memperbolehkan adanya paksaan terhadap murid atau wali murid.
“Tidak ada larangan, asal tidak memaksa,” ucapnya.
Saat disinggung terkait adanya pembayaran biaya sekolah atau uang bulanan sekolah, Farid membuat pernyataan yang cukup mencengangkan.
“Yang jelas pemerintah kita tidak pernah mengratiskan biaya pendidikan,” ujarnya.
Pernyataan ini dinilai bertolak belakang dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang bertujuan meringankan, bahkan menghapus SPP bagi siswa SMA/SMK negeri. Hingga kini, kegiatan study tour tetap berjalan.
Namun polemik yang muncul mendorong masyarakat mendesak Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Bojonegoro untuk melakukan evaluasi dan audit terhadap transparansi pengelolaan dana sekolah, termasuk memastikan dana bantuan seperti PIP tidak disalahgunakan.
Sementara itu, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Devi Yuniar selaku Kasi SMA yang dikonfirmasi melalui pesan singkat belum memberikan keterangan resmi terkait polemik tersebut.
