BERITABANGSA.ID, MADIUN – Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun Kota Madiun bersama Serikat Buruh Madiun Raya (SBMR), mengikuti audiensi terkait rencana relokasi lapak, Kamis (4/4/2026) di Kantor Dinas Perdagangan Kota Madiun, dengan pengawalan aparat kepolisian.
Sekitar 50 orang anggota dikoordinatori Ketua SBMR, Aris Budiono, berangkat dari titik kumpul parkir Alun-alun Barat menggunakan 25 kendaraan roda dua. Rombongan konvoi menelusuri rute Jalan Kolonel Marhadi – Jalan Panglima Sudirman – Jalan Jambu – Jalan Wuni – Jalan Kemiri – Jalan Asahan hingga Jalan Salak di Kantor Dinas Perdagangan Kota Madiun.
Dalam audiensi kali ini, perwakilan PKL menyampaikan sejumlah keberatan, di antaranya penolakan relokasi lapak di area paving sebelah barat, keterbatasan lokasi baru yang dinilai tidak mampu menampung seluruh pedagang, serta kekhawatiran penurunan omzet.
Selain itu, pedagang juga menyoal pembatasan waktu berdagang shift pagi pukul 12.00–16.00 WIB yang dianggap terlalu singkat, mereka meminta dimulai pukul 10.00 WIB.
Keluhan lain juga disampaikan terkait dampak relokasi terhadap parkir dan dugaan intimidasi saat penertiban kebersihan.
Pengamanan kali ini berasal dari personel Polres Madiun Kota dan Polsek Manguharjo yang dipimpin Kapolsek Manguharjo Kompol Lilik Sulastri selaku Kapamwil, dengan Perwira Pengendali lokasi Kanit Lantas Polsek Manguharjo AKP Gunawan. Pengawalan dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas dan kelancaran arus lalu lintas.
Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto mengatakan kepolisian hadir untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berlangsung aman dan tertib.
“Polres Madiun Kota melakukan pengamanan dan pengawalan agar audiensi berjalan kondusif. Kami mengedepankan pendekatan humanis, serta memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar tanpa gangguan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua SBMR, Aris Budiono, mengatakan audiensi dilakukan untuk menyampaikan aspirasi pedagang yang terdampak rencana relokasi.
“Kami membawa aspirasi PKL yang keberatan dengan relokasi, terutama terkait kapasitas tempat, jam operasional, dan kekhawatiran penurunan pendapatan. Harapannya ada solusi terbaik yang tidak merugikan pedagang kecil,” pungkasnya
